Politik

DPR akan Panggil Menkes dan MUI untuk Jelaskan Vaksin MR

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Wakil Ketua Komisi IX DPR FPPP Irgan Chairul Mahfiz menyatakan sepakat dengan Majelis Ulama Indoensia (MUI) yang meminta pemerintah segera mencari alternatif lain dari vaksin measles rubella (MR), yang diduga mengandung babi. Karena itu Komisi IX DPR akan memanggil Kemenkes RI untuk membahas masalah vaksin MR tersebut.

‚ÄúPada awal September akan kita panggil untuk menjelaskan validitas dari rekomendasi yang dikeluarkan MUI dan solusinya,” kata Irgan di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (21/8/2018).

Setelah pembahasan tersebut, DPR dan pemerintah akan bersikap apakah pemerintah tetap menggunakan vaksin MR atau mencai produk alternatif lain yang berbahan halal.

“DPR akan mendorong Kemenkes menggunakan vaksin dari yang berbahan halal, kecuali jika belum ditemukan vaksin selain MR,” ujarnya.

Selain itu Komisi IX DPR akan koordinasi dengan Komisi VIII DPR untuk meminta MUI juga menjelaskan soal vaksin MR tersebut.

“Kemenkes bagian dari pemerintah, maka harus ikut bertanggungjawab, dan MUI terhadap hasil observasi yang dijalankan sampai ditemukan vaksin rubella haram dimaksud,” ujarnya.

Sebelumnya pada Senin (20/8/2018) Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan vaksin measles rubella (MR) itu haram karena mengandung babi. Meski begitu, MUI memperbolehkan penggunaannya bagi umat Islam selama belum ada alternatif vaksin MR yang halal.

“Penggunaan vaksin MR produk dari SII pada saat ini dibolehkan (mubah) hukumnya karena ada kondisi keterpaksaan (darurat syariah) dan belum ditemukan vaksin MR halal dan suci,” kata Ketua Komisi Fatwa MUI Hasanuddin, di Gedung MUI, Jakarta, Senin (20/8).

Keputusan ini tertuang dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 33 Tahun 2018 tentang Penggunaan Vaksin MR (Measles Rubella) Produk dari SII (Serum Institute of India) untuk Imunisasi yang diputuskan pada 20 Agustus 2018. Di sisi lain, Hasanuddin meminta pemerintah untuk segera menyediakan vaksin MR yang halal untuk masyarakat.

“Pemerintah wajib menjamin vaksin halal untuk vaksin imunisasi untuk masyarakat,” tutur Hasanuddin.

KOMENTAR
Tags
Show More
Close