Politik

DPD RI Jadi Kunci Keterpilihan Pimpinan MPR RI

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Pemilihan Pimpinan MPR RI berdasarkan UU MD3 (MPR,DPR,DPD dan DPRD) akan dilakukan dengan sistem paket. Dimana setiap fraksi-fraksi MPR dan Kelompok DPD RI bisa mengajukan kadernya untuk menjadi calon pimpinan MPR RI. Karena itu posisi DPD RI menjadi kunci penentu.

“Khusus untuk pemilihan pimpinan MPR RI, posisi DPD RI menjadi kunci dalam sistem paket tersebut. Hanya saja dari 136 anggota DPD RI yang baru saat ini belum ada tokoh sentral yang berpengaruh,” tegas Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Atgas di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (25/6/2019).

Hal itu disampaikan dalam forum legislasi “MD3 Perlu Dipisah? Kursi Pimpinan, Jalan Tengah atau Jalan Buntu?” bersama anggota DPR RI FPDIP Andreas Hugo Parera, Nasir Jamil (FPKS), dan Cucun Ahmad Syamsurijal (FPKB) DPR RI.

Yang pasti hasil revisi UU MD3 yang mulai berlaku pada periode 2019-2024 ini kursi pimpinan DPR dan MPR RI itu berjumlah lima (5) orang. Khusus untuk MPR ada hak DPD RI satu kursi, sehingga posisinya sangat menentukan keterpilihan pimpinan MPR RI tersebut.

Sedangkan untuk pimpinan DPR RI kata politisi Gerindra itu, sudah pasti akan dijabat oleh lima (5) parpol pemanang pemilu 2019; yaitu PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem dan PKB.

Menurut Supratman, tidak penting tentang siapa yang akan duduk di kursi pimpinan MPR RI tersebut, karena yang penting adalah bagaimana MPR RI ini memiliki kewenangan, keputusan, dan fungsi bagi kepentingan rakyat, bangsa dan negara. “Sehingga pemilihannyapun harus mengutamakan musyawarah mufakat,” ungkapnya.

Saat ditanya, apakah nanti akan ada koalisi oposisi atau tidak di MPR RI, Supratman mengatakan jika bicara kepentingan bangsa dan negara, maka situasinya akan dinamis, cair, dan segala kemungkinan akan terjadi. “Tentu dalam politik itu cair dan pasti dinamis,” pungkasnya. (JS)

KOMENTAR
Tags
Show More
Back to top button
Close
Close