Parlemen

DPD RI Ingin Ada Percepatan Pembangunan di Daerah

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattaliti menyatakan selama ini masih terjadi kesenjangan pemerataan pembangunan di daerah. Karena itu, DPD RI ingin membantu mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan bagi seleuruh daerah di Indonesia.

“Karena bagi kami di DPD, wajah Indonesia adalah mozaik dari wajah 34 Provinsi yang kami wakili. Jika daerah maju, maka Indonesia juga pasti maju. Begitu pula sebaliknya. Sekali lagi, itulah titik tekan perjuangan DPD RI. Sebagai wakil daerah DPD RI terus mendorong percepatan pembangunan di daerah,” demikian LaNyalla saat membuka seminar ’Penegakan Hukum dalam Kerangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Percepatan Pembangunan Daerah’ di Kompleks DPD/MPR RI Senayan Jakarta, Senin (24/2/2020).

Hadir antara lain Menkopolhukam Mahfud MD, Kejagung RI, Wakapolri, Perwakilan Kemendagri, Ketua KPK Firli Bahuri, gubernur, dan acara dipandu oleh presenter Risiana Silalahi.

Keperpihakan DPD RI tersebut lanjut LaNyalla, sudah tepat dengan apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi), bahwa pembangunan Indonesia, harus menggunakan pendekatan ‘Indoensia Sentris’. Artinya membangun secara merata dan bersamaan dari seluruh daerah.

Karena itu, LaNyalla berharap acara ini memberikan jurus kepada para kepala daerah, agar pembangunan bisa berlangsung cepat, sekaligus tidak melanggar hukum.

“Ini penting, karena masih ada aparatur pemerintah daerah yang ragu-ragu, bahkan takut dalam mengambil kebijakan dan kebijakan itu nantinya dikhawatirkan akan dipersoalkan. Termasuk melaksanakan belanja daerah akibat adanya pengalaman berurusan dengan aparatur penegak hukum di daerah. Salah satu dampaknya, masih besarnya angka Silpa di banyak daerah,” katanya.

Menurut LaNyalla, masih banyak persoalan yang berkaitan dengan Percepatan Pembangunan di Daerah yang harus disuarakan di tingkat nasional, agar menjadi perhatian pemerintah pusat.

“Salah satus ebabnya masih tingginya ego sektoral antar instansi. Baik yang di tingkat pusat, Provinsi maupun Kabupaten dan Kota,” tambahnya.

Selain itu, LaNyalla melihat terlalu rigid atau kaku, serta terjadinya tumpang tindih dan ambigunya aturan administratif pemerintahan, sehingga justru menjadi sumber kelambanan kinerja pemerintah.

Ia menyontohkan pembangunan jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten atau kota. Contoh lain saat musim hujan, Bandara Juanda Sidoardjo Jawa Timur yang terancam terendam air. Karena sungai terdekat dengan Bandara tersebut mengalami sedimentasi akibat sampah dan lainnya.

Sungai itu di bawah kendali wilayah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Gubernur Jawa Timur sudah meminta Pemkab Sidoarjo untuk melakukan pengerukan. Tapi entah apa sebabnya, belum dilakukan. Padahal kata LaNyalla, curah hujan sedang tinggi.

“Pemerintah Provinsi pun tidak bisa melakukan pengerukan. Karena bukan sungai Provinsi. Tapi kalau dibiarkan, dan Juanda terdampak banjir, tentu yang disalahkan Gubernur.
Untungnya, Gubernur Jawa Timur mengajak BNPB untuk melakukan pengerukan sungai tersebut, dengan payung hukum, mitigasi bencana,” kata LaNyalla.

Contoh lain di Sulawesi Selatan. Ada proyek strategis nasional, berupa Bendungan. Proyek sudah selesai, tinggal diisi air. Sementara masyarakat petani sudah menunggu manfaat proyek tersebut, tapi tidak bisa segera diisi air karena masih menunggu koordinasi antara Kementerian PUPR dengan Kementerian Pertanian yang memakan waktu lama. Masalah ini sampai dikeluhkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan.

“Ini bisa ditanyakan langsung ke Pak Gubernur Sulsel. Padahal Presiden Joko Widodo sudah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016, tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Faktanya di lapangan masih ada temuan seperti itu,” pungkasnya. (WS)

KOMENTAR
Tag
Show More
Back to top button
Close
Close