Politik

DPD RI Desak Segera Diundangkan UU Daerah Kepulauan

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Komite I DPD RI mendapatkan dukungan dari daerah untuk memperjuangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan menjadi Undang-Undang (UU). Namun, itu dibutuhkan political will pemerintah.

Demikian dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komite I DPD RI dengan Komisi I DPRD Nusa Tenggara Timur,(NTT), yang dipimpin oleh Ketua Komite I DPD Ahmad Muqowwam, di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Jumat (6/7/2018).

Ketua Komite I Ahmad Muqowam menyatakan bahwa diperlukan ‘political will’ yang tinggi dari pemerintah untuk menggarap daerah kepulauan dan mengejar ketertinggalan dari provinsi daratan.

“Karakteristik provinsi kepulauan yang memiliki luas daratan jauh lebih kecil dibanding luas laut, sehingga dalam perhitungan APBD pun terbatas dibanding provinsi daratan. Makanya hal itu harus menjadi perhatian lebih pemerintah yang sedang mengejar pembangunan infrastruktur dalam membangun daerah,” ujarnya.

Karena itu, Muqowwam meminta pemerintah tak hanya fokus pada daratan, tapi juga daerah kepulauan yang membutuhkan anggaran infrastruktur sangat besar untuk mengejar ketertinggalan.

Ketua Komisi I DPRD NTT Kasintus Proklamasi Ebu Tho mengapresiasi dan mendukung langkah dan kerja politik DPD RI tersebut. “Ini pertama kali kami mendapat kesempatan berkomunikasi dan mengapresiai kerja politik DPD RI dalam memperjuangkan daerah melalui UU Kepulauan,” kata Kasintus bangga.

Menurutnya sudah ada progres dan tanda-tanda yang baik dengan semangat RUU ini. Bahkan RUU ini sudah rampung dan tinggal menunggu pengesahan dari DPRI dan pemerintah. “Kami hargai hasil kerja DPD RI yang memberikan dukungan penuh terhadap RUU Daerah Kepulauan ini,” pungkasnya.(JS)

KOMENTAR
Tags
Show More
Close