Parlemen

DPD RI Apresiasi Kemenpan-RB Terbitkan Permen CPNS 2018

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Menyusul pertemuan anggota Komite I DPD RI ke dengan Kemenpan-RB pada Rabu (22/11/2018), terkait dengan banyaknya peserta CPNS yang tidak lulus formasi tahun 2018, Kemenpan-RB menerbitkan Peraturan Menpan RB Nomor 61 tahun 2018.

Peraturan baru itu sekakigus untuk memperlonggar Permenpan-RB Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018.

“Peraturan yang baru dikeluarkan Kemenpan-RB ini membuktikan saran Komite I DPD RI cepat direspon,” tegas anggota DPD RI, Nofi Candra, Kamis (22/11/2018).

Senator RI asal pemilihan Sumatera Barat yang ikut serta dalam pertemuan dengan Kemenpan-RB pada Selasa (13/11/2018) lalu, menyebut Komite I DPD RI mengusulkan agar Kemenapan-RB mengeluarkan peraturan yang mengakomodasi kebutuhan daerah terkait PNS yang akan melayani kepentingan publik dan tidak mengeliminasi harapan Kemenpan-RB terhadap PNS yang berkualitas.

Aspirasi DPD ditindaklanjuti Menpan-RB, Syafruddin, dengan mengeluarkan peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2018 tentang ‘Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan Formasi PNS dalam seleksi CPNS Tahun 2018.

Klausul dalam peraturan Kemenpan-RB yang baru dirilis menawarkan solusi untuk peserta yang tidak lulus PNS 2018. Selain menurunkan passing grade untuk peserta dengan kuota tiga kali formasi yang disediakan (masing-masing bidang) yang tidak lolos dengan standar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018.

Selanjutnya dalam menentukan peserta yang lulus untuk ujian bidang tidak terpenuhi dengan pola passing grade yang ditetapkan peraturan Nomor 37 Tahun 2018, maka hal tersebut dijawab oleh peraturan Nomor 61 tahun 2018.

Nofi Candra bersama anggota Komite I DPD mengaku bersyukur karena pemerintah cepat mengeluarkan peraturan starategis yang mengakomodasi kebutuhan terhadap PNS yang berkualitas dan desakan kekosongan tenaga pelayanan publik di instansi daerah.

Dengan keluarnya peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2018 ini, DPD merasa senang.

“Pemerintah telah mencari jalan tengah dalam polemik harapan pada kualitas PNS dan kebutuhan daerah terhadap tenaga pelayanan publik,” pungkas Nofi. (AF)

KOMENTAR
Tags
Show More
Close