Parlemen

DPD Protes Pengesahan UU Minerba oleh DPR

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Pimpinan Komite II DPD RI Hasan Basri menyatakan pihaknya telah sepakat meminta pimpinan DPD RI untuk mengirim nota keberatan atau nota protes kepada pemerintah dan DPR RI terkait proses pengesahan RUU Minerba menjadi Undang-Undang pada sidang paripurna DPR RI pekan lalu.

Hasan Basri mengatalan keputusan Komite II DPD RI tersebut mengerucut dalam pertemuan antara pimpinan Komite II dengan sejumlah pimpinan alat kelengkapan DPD RI, di antaranya Ketua PPUU Alirman Sori, Ketua BAP Silviana Murni dan Wakil Ketua BKSP Tb. Ali Ridho, yang digelar Rabu (20/5/2020) lalu di kediaman Ketua Komite II Yorrys Raweyai.

Selain Hasan, dalam pertemuan yang berlangsung 4 jam itu, tampak pimpinan Komite II Abdullah Puteh dan Bustami Zainuddin. Hadir juga Senator DKI Jakarta Prof. Jimly Asshiddiqie dan Wakil Ketua III DPD RI Sultan Baktiar Najamudin.

“Kami melihat ada dua persoalan fundamental dalam proses pengesahan UU tersebut. Pertama secara formil, ada tahapan yang salah yang dilakukan DPR RI berkaitan dengan peran dan fungsi DPD sebagaimana diatur dalam konstitusi dan UU MD3. Kedua, secara materiil, kami sudah memberikan pikiran dan masukan yang oleh DPR sama sekali tidak diakomodasi dalam substansi UU tersebut,” kata Hasan, Kamis (22/5) malam.

Oleh karena itu, pihaknya akan segera bersurat kepada pimpinan agar menerbitkan nota keberatan dan protes resmi dari DPD RI. “Jika perlu materi dan pandangan serta masukan dari DPD terhadap substansi UU tersebut, yang tidak diakomodir oleh DPR, akan kami berikan kepada para pihak yang mengajukan gugatan atas UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK)” jelas Senator dari dapil Kalimantan Utara.

Alirman Sori berharap apa yang dilakukan Komite II DPD ini bisa menjadi pelajaran penting bagi semua lembaga negara, khususnya DPR dan Presiden, agar memperhatikan dan melaksanakan amanat konstitusi dan UU dalam proses bernegara, terutama berkaitan dengan proses legislasi.

“DPD ini wakil daerah dan Undang-Undang Minerba itu berdampak langsung kepada masyarakat di daerah. Karena itu, suara kami wajib diperhatikan dan diakomodir. Karena itu saya bisa memahami apa yang teman-teman Komite II DPD lakukan. Ke depan hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi,” pungkasnya. (WS)

KOMENTAR
Tag
Show More
Back to top button
Close
Close