Politik

DPD Minta Karhutla Dirumuskan dengan UU

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Komite II DPD RI meminta pemerintah merumuskan aturan, regulasi, UU yang efektif dalam menyelesaikan permasalahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus terjadi di Indonesia.

“Penanganan Karhutla selama ini dilakukan ketika terjadi kasus kebakaran, bukan pada aspek pencegahan. Untuk itu, perlu diatur dengan UU,” kata Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai di Kompleks DPD RI, Senayan Jakarta, Senin (21/10/2019).

Hal itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang membahas pengawasan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Menurut Yorrys saat ini Indonesia lebih membutuhkan regulasi tegas yang mengikat semua pihak dalam upaya pencegahan Karhutla.

“Pembahasan regulasi itu harus melibatkan semua sektor yang berkaitan dengan kawasan hutan dan lahan, baik dari sisi pengelolaan ataupun pelestarian,” ujarnya.

Anggota DPD RI dari daerah Papua itu menilai, kebakaran hutan ini bukan masalah baru, sehingga dibutuhkan satu regulasi khusus tentang bagaimana pencegahan Karhutla tersebut.

“Kalau aturan itu dibebankan secara sektoral, maka itu bukan solusi. Apalagi dalam setiap Karhutla selalu melibatkan TNI/Polri, sehingga perlu membuat satu badan khusus yang menangani kebakaran hutan,” katanya. (MU)

KOMENTAR
Tag
Show More
Back to top button
Close
Close