Parlemen

DPD Dukung TNI Terlibat dalam Pemberantasan Terorisme

JAKARTA, SENAYANPOST.com -Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono mendukung keterlibatan TNI dalam pemberantasan terorisme. Sebab, memang ada wilayah seperti perbatasan, hutan, dan daerah yang tidak bisa dijangkau oleh aparat kepolisian termasuk Densus 88, sehingga diperlukan TNI. Seperti di Poso, pegunungan Papua, dan lain-lain.

‘Jadi, DPD mendukung pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme. Krena itu harus ada payung hukumnya melalui revisi UU Antiterorisme yang sedang dibahas pemerintah dan DPR RI,” tegas Nono di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (23/5/2018).

Payung hukum tersebut dapat digunakan untuk memberantas terorisme sampai ke akar-akarnya. Apalagi saat ini terorisme di Indonesia berkembang menjadi bahaya laten dan telah melibatkan keluarga, terutama anak-anak.

Karena itu Nono Sampono berharap pemerintah dan DPR dapat segera mengesahkan RUU Terorisme sebagai payung hukum dalam penanganan ancaman terorisme di Indonesia.

“Terorisme merupakan masalah bangsa yang harus diselesaikan. Pro dan kontra itu biasa. Tapi kita harus melihatnya bahwa yang terjadi saat ini sudah semakin meningkat eskalasinya dari sisi kualitas dan bahkan semakin canggih dengan melibatkan ibu-ibu dan anak-anak. Itu memprihatinkan, dan kita harus melihat itu sebagai persoalan yang sangat serius,” ujarnya.

Menurutnya, kemajuan ilmu pengetahuan memudahkan menyatunya sel-sel teroris termasuk melakukan rekrutmen calon-calon teroris. Sehingga tanpa adanya payung hukum, maka aparat tidak dapat melakukan tindakan terhadap ancaman teroris.

“Payung hukum yang kuat yang dapat melegitimasi aparat menindak teroris meski aksi belum dilakukan dan agar didalamnya diatur upaya pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi,” kata Senator dari Provinsi Maluku ini.

Sebab, meski sudah tahu orang ini pulang dari Suriah, dari ISIS, NIIS dan lain-lain, namun tidak bisa diapa-apakan karena belum ada pelanggaran hukum.

“Makanya, sebelum alat-alat negara ini bekerja melakukan tugasnya, maka payung hukumnya harus ada,” pungkasnya. (AF)

KOMENTAR
Tags
Lihat selanjutnya
Close