Politik

DPD Apresiasi Poros Kemaritiman Jokowi

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono mengapresiasi program pembangunan kemaritiman di pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), hingga sekarang ini. Karena dari laut itu pendapatan domestik bruto (PDB) negara bisa ditingkatkan untuk mensejahterakan rakyat.

“Jadi, DPD RI mengapresiasi program poros maritim Presiden Jokowi di HUT RI ke-74 tahun ini, karena pada pemerintahan sebelumnya kemaritiman itu tak pernah disentuh,” demikian Senator dari Maluku itu di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Nono menyampaikan hal itu dalam dialog kenegaraan ‘Langkah demokrasi Republik Indonesia Setelah 74 Tahun” bersama Wakil Ketua Komisi II DPR FPKS Mardani Ali Sera, dan pakar hukm tata negara Margarito Kamis.

Mengapa? Menurut Nono, mengandalkan sumber daya alam (SDA) di darat sudah tidak memungkinkan lagi, sehingga kemaritiman menjadi alternatif dengan mengembangkan ekonomi secara kreatif. “China saja sudah 50 persen, dan Jepang 54 persen PDB –nya dari laut. Indonesia yang lautnya sangat luas seharusnya melebihi kedua negara itu,” ujarnya.

Karena itu kata Nono, demokrasi, ekonomi dan pertahanan keamanan ke depan harus disesuaikan dengan perkembangan dunia, yang dinamis dan terus berubah, tapi dengan tetap mempertahankan komitmen founding fathers, pendiri bangsa ini. “Kalau tidak, maka kita akan digilas dunia. baik secara politik, budaya, ekonomi, bahkan ideologi,” jelasnya.

Menurut Nono, Indonesia telah mengalami lima transformasi demokrasi dan politik; yaitu dari otoritarianisme ke demokrasi, sentralisasi ke desentralisasi, ekonomi tak lagi mengandalkan SDA tapi ekonomi kreatif, hubungan luar negeri berangkat dari kawasan, dan dari pendekatan keamanan ke penegakan hukum.

Setidaknya kata Mardani, syarat menjadi negara maju itu membutuhkan tiga syarat; yaitu terjadinya konsolidasi demokrasi, stabilitas politik dan keananan, dan pertumbuhan ekonomin yang berkualitas.

Karena itu kalau amandemen UUD NRI 1945 dilakukan oleh MPR RI mendatang menurut Mardani, harus memastikan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD NRI 1945 (PBNU) tetap kuat dan kokoh sebagai fondasi bangsa ini. “Harus ada jaminan empat pilar fondasi bangsa itu tak goyah,” katanya.

Namun demikian Margarito mendukung pembentukan haluan negara semacam GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara) untuk menentukan arah pembangunan bangsa ini ke depan. Dengan menempatkan hukum sebagai panglima. “Tapi, semua itu tergantung elit politik, dan mereka ini yang paling bertanggung jawab kalau terjadi kemunduran,” ungkapnya. (JS)

KOMENTAR
Tags
Show More
Close