Politik

DPD Ancam Berhentikan Tetap GKR Hemas

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Ketua Badan Kehormatan (BK) DPD RI Mervin LS Komber meminta anggota GKR Hemas untuk segera meminta maaf melalui media lokal, media nasional, dan pada paripuran DPD RI pada Kamis (17/1/2019) mendatang. Kalau tidak, maka akan diberhentikan secara tetap.

“Jadi, tak benar BK DPD RI diskriminatif dan politis dalam memutuskan pemberhentian sementara GKR Hemas dan Ibu Maimanah Umar (Riau). Semua anggota yang tidak disiplin diperlakukan sama,” kata Mervin di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (15/1/2019). Mervin didampingi Wakil Ketua BK DPD RI Hendri Zainuddin.

Pemberhentian kedua anggota DPD tersebut sudah sesuai dengan peraturan Kode Etik dan Tatib DPD RI. Hanya saja Ibu Maimanah Umar sudah menjalankan putusan BK DPD dengan meminta maaf di media lokal, dan akan meminta maaf pada peripurana DPD RI mendatang.

Karena itu kata Mervin, kalau Ibu GKR Hemas melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Ibu Maimanah Umar, tentu pemberhentian sementara itu akan dicabut, dan bisa aktif kembali sebagai anggota DPD RI.

Dengan tidak masuk hingga 85 kali; izin 80 kali, sakit satu kali, dan dua kali tanpa keterangan menurut Mervin, maka otomatis GKR Hemas tak bisa menyampaikan aspirasi rakyat Yogyakarta, yang diwakilinya. “Makanya sanksinya harus meminta maaf kepada rakyat di daerah pemilihannya,” jelasnya.

Apalagi sudah ditegur secara lisan maupun tulisan hingga putusan tertulis pemberhentian sementara itu sesuai dengan Peraturan DPD RI No. 3 tahun 2018 tentang Tatib DPD RI, Peraturan DPD RI No.2 tahun 2018 tentang Kode Etik Anggota DPD RI dan Peraturan DPD RI No.5 tahun 2017 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPD RI.

Bahkan kalau BK DPD mau lebih tegas lagi lanjut Mervin, maka GKR Hemas bisa diberhentikan pergantian antarwaktu atau PAW. Sebagaimana diatur dalam pasal 307 ayat 1 UU No,17 tahun 2014 tentang MD3 (MPR,DPR,DPD dan DPD RI). Dimana anggota DPD RI bisa di PAW, karena meninggal dunia, mengundurkan diri, dan diberhentikan.

Selain itu kata Hendri, meski tidak pernah masuk, GKR Hemas tetap mengambil hak-hak keuangannya. “Kalau tidak mengakui kepemimpinan DPD RI yang sekarang ini seharusnya tidak mengambil hak-hak keuangannya, karena pimpinan DPD RI ikut bertanggungjawab soal keuangan DPD tersebut,” pungkasnya. (MU)

KOMENTAR
Tags
Show More
Close