Kriminal

Dosa Benny Wenda, Pernah Minta Rakyat Papua Tidak Ikut 17 Agustus

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko membenarkan keterlibatan kelompok asing terkait serangkaian kerusuhan di Papua, salah satu pelaku adalah tokoh separatis Papua Benny Wenda.

“Ya jelas Benny Wenda, dia memobilisasi people mass,” kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (2/9/2019).

Lantas apa saja kesalahan Benny Wenda?

Ketua Gerakan Pembebasan Bersatu untuk Papua Barat Benny Wenda pernah mengeluarkan surat edaran yang berisi instruksi agar rakyat Papua tak mengikuti upacara kemerdekaan 17 Agustus.

“Saya memang mengeluarkan surat edaran beberapa pekan sebelum selebrasi kemerdekaan Indonesia. Isinya menyerukan kepada rakyat Papua supaya tidak ikut upacara. Tapi aksi di Surabaya yang merembet ke Papua itu spontanitas saja. Rakyat Papua yang bergerak,” ujar Benny Wenda.

Benny beralasan peristiwa itu merupakan pijakan menuju kemerdekaan Papua. Benny menyebut, yang terjadi di Papua selama ini adalah kolonialisme, penjajahan. Di Papua, ruang gerak masyarakat dipersempit.

“Saya sudah tahu akan ada waktunya. Ini momentum yang paling ditunggu. Sentimen (kemerdekaan) sudah lama hidup. Bangsa Papua bersatu karena momentum ini,” ujarnya.

“Di mana-mana ada intelijen, militer, polisi. Kami mengalami intimidasi setiap hari. Di Papua, tidak ada ruang demokrasi seperti yang dinikmati pulau lain. Maka kami akan lebih baik kalau lepas dari Indonesia. Kami siap merdeka,” ujar Benny.

Jika selama ini pemerintah mengklaim berupaya mewujudkan keadilan di Papua dengan membangun infrastruktur, Benny melihat prestasi itu bukanlah yang diinginkan masyarakat Papua.

“Kami tidak melihat pembangunan itu menguntungkan bangsa Papua. Kami menuntut tak ada lagi pembunuhan, penganiayaan, dan diskriminasi,” ujarnya.

Benny Wenda kini tinggal di Oxford, Inggris. Ia didakwa atas tuduhan mengerahkan massa untuk membakar kantor polisi pada 2002.

Ketua Dewan Musyawarah Masyarakat Koteka itu menyeberang ke Papua Nugini hingga akhirnya mendapatkan suaka politik dari Inggris pada 2003.

KOMENTAR
Tags
Show More
Close