Djoko Tjandra Bakal Dijerat Pidana Penggunaan Surat Palsu dan Suap

Djoko Tjandra Bakal Dijerat Pidana Penggunaan Surat Palsu dan Suap

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Narapidana Djoko Tjandra dapat dikenakan hukuman baru usai ditangkap kepolisian setelah berstatus buron selama lebih dari 11 tahun.

“Joko Tjandra tak hanya harus menghuni penjara dua tahun. Karena tingkahnya, ia bisa diberi hukuman-hukuman baru yang jauh lebih lama. Dugaan pidananya, antara lain penggunaan surat palsu dan penyuapan kepada pejabat yang melindunginya,” tulis Mahfud MD dalam cuitan di akun Twitter, Sabtu (1/8/2020).

Jeratan pidana, lanjut Mahfud MD, juga dapat menjerat pejabat yang melindungi Djoko Tjandra dalam persembunyiannya. Oleh karena itu, Mahfud minta masyarakat mengawal terus peradilan kasus ini.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Boyamin Saiman menduga terdapat kasus suap yang melibatkan sejumlah penegak hukum dalam pelarian Djoko Tjandra. Sebelumnya, Polri dan Kejaksaan Agung menyatakan ada tiga jenderal polisi dan satu jaksa terlibat.

Buah dari 11 tahun pelariannya, Djoko Tjandra dapat terkena jeratan pidana karena memasuki Indonesia dengan status narapidana.

“Pertama, masuk lintas batas tanpa pintu imigrasi. Itu kena undang-undang imigrasi, ancamannya dua tahunan,” tuturnya.

Perkara kewarganegaraan Papua Nugini yang dia dapati tanpa melepaskan status sebagai warga negara Indonesia (WNI), kata Boyamin, juga menjadi permasalahan pidana.

Djoko Tjandra juga dapat dijerat hukum ketika memalsukan surat jalan. Hal ini tertuang dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ayat 2.

“Surat jalan itu kan dinyatakan surat palsu, dia kan yang menggunakan, dia yang memakai. Yang membuat dan memakai itu kan kena,” lanjutnya. (Jo)