Distrust pada Peradilan

05:30
166
Hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu, Suryana (tengah) digiring petugas ke gedung KPK, Jakarta, Kamis (7/9/2017). KPK mengamankan Suryana usai terjaring operasi tangkap tangan di Bengkulu. (ANTARA FOTO).

DUA hari yang lalu seorang hakim dan seorang panitera ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh aparat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Bengkulu. Ada tindak pidana penyuapan. Ini peristiwa tak berselang lama dengan yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Tertangkapnya hakim dan aparat pengadilan untuk yang kesekian kalinya menjadi kurang menarik perhatian publik, karena saking seringnya terjadi. Beritanya mirip-mirip dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya. Demikian pula kronologinya sudah dapat ditebak urutannya.

Tanggapan dari petinggi Mahkamah Agung sebagai induk semang aparat pengadilan ya sama-sama normatifnya. Sangat memprihatinkan, Sedang dicek dan jika benar akan ditindak dan seterusnya. Jadi terkesan copy paste, tak ada keheranan dan perasaan malu, apalagi janji untuk memperbaiki diri. Seolah yang terjadi terjadilah.

Sejumlah pengamat dan praktisi hukum yang mengomentari ditangkapnya hakim dan aparat pengadilan, kurang lebih bunyinya sama, bahwa kondisi ini terjadi karena moralitas aparat yang rendah, lemahnya proses rekrutmen, pembinaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan, bla…bla…bla….

Menonton dan mendengarkan respon masyarakat di televisi dan media massa terhadap OTT di lingkungan pengadilan terasa nada getir, gregetan, dan keputusasaan masyarakat
semakin meluas. Kita khawatir kalau permisivitas di dunia peradilan berlangsung terus akan sampai pada situasi distrust atau adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengadilan dan penegakan hukum di negeri ini. Ini sangat berbahaya, kalau sampai masyarakat tidak lagi mempercayai penegakan hukum dan pada peradilan pada umumnya.

Masyarakat maju ke pengadilan bikan mencari keadilan tapi lebih mementingkan kemenangan dengan menempuh segala cara. Banyak hal yang kemungkinan bisa terjadi. Paling berbahaya kalau kemudian melahirkan budaya “main hakim sendiri” atas dasar hakimnya (penegak hukumnya) tidak perform. Hukum dikompromikan. Ketentuan hukum yang dirumuskan dalam pasal-pasal tak lagi kenyal.

Kita sangat berharap segera datang kesadaran akan bahaya krisis kepercayaan ini. Perlu segera ada langkah-langkah nyata nonkonvensional, bukan sekadar kata prihatin, penyesalan, akan mengusut tuntas, dan janji-janji retoris semata.

Aparat pengadilan yang ditangkap memang hitungannya hanya belasan dalam setahun. Tapi ini dipastikan bagai gunung es. Angka itu hanya yang muncul di permukaan. Yang jauh lebih besar yang tidak kasat mata ada di bagian yang lebih besar. Wah..

Comments

comments