Nasional

Disepakati, Tak Perlu Ubah UU Lalu Lintas Hadapi Kisruh Transportasi Online

MAKASSAR, SENAYANPOST.com – Pemerintah dinilai mampu mengatasi kekisruhan akibat lahirnya transportasi online tanpa harus melakukan revisi terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Kesepakatan ini mencuat setelah pakar transportasi Prof Lambang Basri Said dari Universitas Muslim Indonesia Makassar, pakar teknologi informasi DR Suryadi, guru besar Prof Andi Muin Fahmal dari Universitas Hasanudin Makassar dan Prof Nurhasan Ismail dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, menyampaikan pandangannya.

Pandangan para pakar transportasi dan akademisi ini membahas secara terbuka pada Seminar Transportasi Angkutan Umum Online Permasalahan dan Penanganannya, yang digelar Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sulawesi Selatan (Sulsel), di Makassar, Kamis (29/3/2018).

Dalam seminar itu, Abd Muin Fahmal mengatakan UU No 22 /1999 tidak perlu direvisi atau dirubah hanya karena angkutan online.

“Yang jelas UU no 22/1999 tidak perlu direvisi atau dirubah hanya karena angkutan online,” tegasnya.

Dijelaskan, tentang angkutan online sudah benar bila terbit peraturan pemerintah 108/2017 karena hal itu merupakan penjabaran UU no.22 / 1999 pasal 157.

“Nah, jika PM 108 dirasa belum mengakomodir karena hanya sektor Kemenhub, bisa ditingkatkan ke PERPRES dengan sektor lain seperti Kominfo, Kemendag dam lainnya yang di dalamnya,” ungkapnya.

Karena itu, ia menjelaskan, keberadaan UU No.22 Tahun 2009 tentan LLAJ sudah menjawab soal transportasi online, jadi tak adalagi yang perlu direvisi maupun diubah.

Prof Lambang selaku pengamat transportasi mengatakan, hadirnya transportasi online sendiri merupakan fenomenal yang kerap bermasalah dengan ojek konvensional.

“Tak ada regulasi yang jelas. Para pengemudi ojek online pernah berdemo menuntut pemerintah merevisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan supaya keberadaan mereka diakui,” kata pengamat ini.

Kapolda Sulsel Irjen Pol Umar Septono kepada wartawan menjelaskan, kegiatan yang diikuti sejumlah elemen ini, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam berlalulintas dengan mengacu pada UU No. 22/2009 ttg LLAJ, Instruksi Presiden RI No. 4/2013 tentang Program Aksi Keselamatan Jalan, Permenhub No. 108/2017 tentang Penyelenggaraan kendaraan bermotor tidak dalam trayek dan Peraturan Pemerintah No. 37/2017 terkait keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

“Dengan regulasi yang ada, maka terkait masalah transportasi online sudah di akomodir dalam menerapkan dan mengatasi permasalahan transportasi online di Sulsel sehingga tak perlu dilakukan perubahan undang-undang,” terang mantan Kapolda NTB ini. (JS)

KOMENTAR
Tags
Lihat selanjutnya
Close