Hukum

Dirut PLN Mangkir dari Pemeriksaan KPK

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir mangkir dari panggilan KPK. Sofyan sedianya diperiksa sebagai saksi kasus dugaan Suap PLTU Riau-I. Namun, melalui anak buahnya, Sofyan mengirimkan surat tak bisa menghadiri panggilan kepada KPK.

“Tadi staf yang bersangkutan datang menyerahkan surat ke KPK tidak bisa datang memenuhi panggilan penyidik karena hari ini menjalankan tugas lain,,” kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, lewat pesan tertulis, Selasa (31/7/2018).

Sofyan dipanggil sebagai saksi bagi tersangka Johannes Budisutrisno Kotjo berkaitan dengan kasus suap pembangunan PLTU Riau-1.

Sebelumnya, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sofyan sebagai saksi untuk tersangka Johannes Budisutrisno Kotjo. Selain itu, KPK juga memeriksa CEO Blackgold Natural Resources Limited Philip C. Rickard.

Ini merupakan kali kedua lembaga antirasuah memanggil pimpinan PLN tersebut. Dalam pemeriksaan pertama, KPK menyatakan penyidik menggali soal peran Sofyan dalam penunjukan langsung perusahaan milik Kotjo, Blackgold Natural Resources Ltd sebagai salah satu penggarap proyek PLTU Riau.

“Sedang mendalami lebih jauh terkait penunjukan langsung tersebut,” kata Febri.

Selain itu, Febri mengatakan penyidik juga menggali keterangan Sofyan soal pertemuan antara dirinya, Kotjo, dan eks Wakil Ketua Komisi Energi DPR Eni Maulani Saragih yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka.

Selain Sofyan, KPK memanggil CEO PT Blackgold Energy Indonesia Philip C Rikard dan staf admin Diah Aprilianingrum. Keduanya akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka anggota DPR Eni M Saragih.

Dalam perkara ini, Eni diduga menerima suap dari Johannes. KPK menduga Eni menerima keseluruhan Rp4,5 miliar dari Johannes untuk memuluskan proses penandatanganan kerja sama terkait pembangunan PLTU Riau-1. Johannes merupakan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited.

KPK telah mengamankan Rp500 juta yang diduga merupakan pemberian keempat kepada Eni. Pemberian pertama Eni diduga pada Desember 2017 sebesar Rp2 miliar, pemberian kedua pada Maret 2018 sebesar Rp2 miliar, dan pemberian ketiga 8 Juni 2018 sebesar Rp300 juta. Ada dugaan pemberian tersebut melalui staf dan keluarga Eni.

KOMENTAR
Tags
Show More
Close