Politik

Dinilai Tak Paham soal Justice Collaborator, Desmond Tegur Capim KPK Lili Pintauli

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) Lili Pintauli Siregar ditegur Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Partai Gerindra Desmond Junaidi Mahesa terkait pemahamannya soal pemberian status justice collaborator atau saksi pelaku dalam kasus korupsi.

Sebelumnya, Lili menyebut LPSK sulit bekerja sama dengan KPK dalam memberikan pendampingan kepada justice collaborator.

Mendengar penyataan itu, Desmond lalu bertanya kepada Lili terkait peraturan mana yang tegas mengatur justice collaborator itu. Apakah Undang-undang (UU) tentang KPK atau UU tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Diketahui, Lili merupakan mantan Komisioner LPSK 2013-2018.

Lili lantas menjawab bahwa proses pemberian justice collaborator itu diatur dalam UU KPK dan juga diatur dalam UU tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Mendengar pernyataan itu, Desmond lantas mencecar Lili. Ia meminta Lili menjelaskan pada pasal mana proses justice collaborator bisa diberikan dalam UU KPK.

“Pasal berapa di UU KPK JC?” tanya Desmond saat uji kelaikan dan kepatutan capim KPK di Komisi III, DPR, Jakarta, Rabu (11/9/2019).

“Di UU KPK tidak menyebut jelas,” kata Lili menimpali.

Merasa tak puas dengan jawaban Lili, Desmond langsung membantah jawaban Lili itu dan menganggapnya belum memahami betul terkait UU KPK.

Desmond menganggap bahwa status JC hanya diatur dengan jelas dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban. Bukan diatur dalam UU KPK.

“Anda mengada-ada, sudah enggak benar. Kenapa saya tanya paham UU LPSK, UU KPK? Tiba-tiba anda bilang ada (JC di UU KPK). 10 tahun anda tidak memahami JC. Jadi kapasitas LPSK yang diberikan UU melakukan JC,” ujar Desmond.

“Anda dari dulu (seharusnya) beritahu kan ‘hey JC adalah kewenangan LPSK’. Itu saya jadi ragu dengan Anda,” tambah Desmond.

Sebelumnya, Lili mengeluhkan selama ini KPK tak mau bekerjasama dengan LPSK untuk memberikan perlindungan dan pendampingan bagi para justice collaborator yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

“Ketika kita minta dilakukan pendampingan oleh LPSK, itu memang memungkinkan LPSK memberikan perlindungan. Tapi KPK tetap berkukuh tak memberikan itu. Padahal saya lihat di UU KPK, tak ada pelarangan terkait itu,” kata dia.

Bahkan, Lili mengklaim LPSK sulit untuk bisa bertemu dengan pimpinan KPK. Padahal, surat sudah dilayangkan beberapa kali.

“Saya bayangkan di KPK kalau tak mau menghargai lembaga lain, gimana bisa sukses menjakankan tugasnya,” kata dia.

Lili Pintauli Siregar adalah salah satu dari 10 Capim KPK yang menjalani tes di Komisi III DPR RI. Sebelumnya, Lili pernah menjabat sebagai Komisioner LPSK 2013-2018. (JS)

KOMENTAR
Tags
Show More
Back to top button
Close
Close