Kesehatan

Dikabarkan ‘Dipecat’ Jokowi, Ini Kata Ilham Oetama Marsis

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Belum lama ini beredar kabar Presiden Jokowi memberhentikan Prof Ilham Oetama Marsis dari keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) menjadi perhatian masyarakat.

Keputusan tersebut dilayangkan Presiden karena Prof Ilham Oetama Marsis rangkap jabatan dengan Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) 2015-2018.

“Dianggap kedudukan saya di KKI rangkap jabatan waktu itu dengan alasan tidak boleh ada double job. Sehingga saya diberhentikan dengan hormat oleh Presiden bukan dipecat,” kata dr Marsis kepada wartawan saat ditemui di Kantor PB IDI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2020).

Menurut Prof Marsis, pemberitaan yang beredar mengenai dirinya sangat tendensius dan kurang tepat karena seakan melawan dan bertentangan dengan Presiden.

Pada tahun 2018 keluar putusan untuk memberhentikan Prof Marsis dari KKI yang tertuang dalam SK Nomor 8/M Tahun 2018. Setelah itu, Prof Marsis mengajukan banding ke PTUN Jakarta dan dimenangkan oleh MA.

Namun proses hukum ternyata berlanjut karena Presiden mengajukan banding dan diterima.
Saya diberhentikan dengan hormat oleh Presiden, bukan dipecat

“Karena kalah, saya mengajukan kasasi ke MA. Yang jadi penyesalan, belum ada keputusan dari MA, digembar gemborkan bahwa saya sudah ditolak kasasinya,” sebutnya.

Karena putusan kasasi dari MA belum terbit maka secara legal, Prof Marsis masih tetap anggota KKI. Meski demikian, dirinya tetap taat pada Keputusan Presiden dan tidak lagi melakukan aktivitas di KKI.

“Menurut keputusan itu, saya masih tetap di KKI tetapi saya juga tahu diri lah artinya saya menarik diri dari kegiatan KKI karena saya bisa melihat kalau tetap hadir dan ikut rapat, saya khawatir kawan-kawan yang lain itu akan tercemar dengan saya,”

Kuasa hukum Prof dr Ilham Oetama Marsis, Muhammad Joni, menyebut sampai saat ini putusan banding belum dikeluarkan oleh MA. Saat ini, pihaknya masih menunggu putusan lanjutan.

“Belum ada, kita belum dapat putusannya. Kita menunggu saja, itu kewenangan dari MA. Tapi yang sangat kita sayangkan mengapa ada orang yang bisa membaca itu (putusan-red) padahal kita belum mengetahui,” pungkas Joni.

KOMENTAR
Tag
Show More
Back to top button
Close
Close