HukumPolri

Diduga Kriminalisasi Warga, 2 Pejabat Polres Bogor Diadukan ke Propam Polri

CIBINONG, SENAYANPOST.com – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) mengadukan Kapolres Bogor AKBP AM Dicky Pastika dan Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Benny Cahyadi ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri karena diduga telah melakukan kriminalisasi terhadap warga.

Ketua LBH Pospera, Sarmanto Tambunan menilai, tindakan Kapolres dan Kasat Reskrim Polres Bogor memenjarakan sejumlah orang di Desa Bojong Koneng, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, telah melanggar aturan.

Sejauh ini sudah ada 7 warga termasuk kepala desa ditahan terkait sengketa tanah dengan PT Sentul City.

Padahal, menurutnya, kasus sengketa tanah antara PT Sentul City dan warga Bojong Koneng masih dalam proses sidang gugatan perdata di Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor. Namun, Polres Bogor tanpa menunggu putusan sidang gugatan perdata tersebut, langsung memidana dan memenjarakan warganya dengan Pasal 263, Pasal 266 dan Pasal 385 KUHP.

“Seharusnya penyidik Polres itu menunggu proses gugatan perdatanya dulu di Pengadilan Cibinong. Baru ditentukan warga ini layak dipidanakan atau tidak. Kami sudah laporkan ini ke Propam Mabes Polri agar segera diproses dan melaporkannya ke Pemerintah agar turun tangan,” ujar Sarmanto di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (26/3/2019).

Menurutnya, LBH Pospera juga sudah menemui pihak PT Sentul City untuk menunjukkan data HGB tanah yang dikuasai perusahaan itu. Sehingga warga Bojong Koneng bisa mengetahui dengan pasti wilayah mana saja yang dikuasai. Namun, dia menilai selama ini PT Sentul City selalu menutup-nutupi data HGB tersebut.

“Kita pernah sampaikan mana HGB-nya, luas tanah berapa, tapi tidak mau diserahkan dan tidak mau berikan datanya, apa ini usaha dia untuk mencoba menutup-nutupi kebenarannya,” katanya.

Dia juga mendesak agar Kadiv Propam Mabes Polri mengusut tuntas perkara tersebut dengan cara menggelar perkara secara terbuka yang diwakili masing-masing pihak agar penyidikan transparan dan tidak ada lagi kriminalisasi terhadap warga Bojong Koneng.

“Kami sudah minta Kadiv Propam dan Karowasidik untuk melakukan gelar perkara khusus dan terbuka serta dihadiri pihak terkait, sehingga kita tahu ini sesuai aturan atau tidak,” ujarnya.

Aduan tersebut telah diterima Divisi Propam Polri dengan bukti surat, nomor: SPSP2/816/III/2019/BAGYANDUAN tanggal 26 Maret 2019.

KOMENTAR
Tags
Show More
Close