Di Tengah Penanganan Korupsi Bansos, Isu Taliban di KPK Digoreng

Di Tengah Penanganan Korupsi Bansos, Isu Taliban di KPK Digoreng

JAKARTA, SENAYANPOST.com - Mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah, menyoroti tentang kembali digulirkannya isu Taliban di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Isu tersebut sempat mencuat beberapa waktu lalu seetelah diramaikan oleh pegiat media sosial Denny Siregar dan rekan-rekannya.

Kali ini, isu tersebut kembali digoreng di tengah penyelidikan KPK terhadap dugaan korupsi Bantuan Sosial.

Febri Diansyah pun bertanya-tanya, kenapa isu tersebut kembali diangkat seiring upaya KPK membongkar pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi bansos yang telah menjerat Politisi PDI Perjuangan Juliari Batubara.

Terlebih isu itu kembali digulirkan ketika Majalah Tempo mengeluarkan hasil investasinya tentang sejumlah kader partai yang diduga terlibat dalam korupsi bantuan sosial itu.

"Iseng-iseng liat beberapa mention, kayaknya isu Taliban dengan video tahun 2019 sebelum demo mahasiswa dimunculin lagi. Berbarengan dengan mulai menghangatnya penanganan kasus korupsi Bansos Covid-19. Ada apa ya? Hmm... Masih laku “jualan” isu Taliban di KPK?" tulis Febri Diansyah, dikutip Wartakotalive.com dari akun Twitter pribadinya, Minggu (24/1/2021)

Febri pun menduga, dalam waktu dekat Novel Baswedan akan kembali diserang dengan isu Taliban terebut.

Atau, ia memprediksi, sejumlah penyidik lain yang tengah menangani kasus dugaan korupsi Bansos juga akan mendapatkan serangan yang sama.

"Dugaan saya, setelah ini Novel @nazaqistsha dkk akan diserang. Ya, menggunakan isu “Taliban” di KPK itu. Dan mgkn dikaitkan dg penyidik-penyidik yang sedang menangani kasus-kasus korupsi besar. Misal: kasus korupsi benur ataupun korupsi Bansos Covid-19 yang sedang dtangani KPK. Kita liat ntar ya..," tulis Febri.

Febri pun mengajak masyarakat untuk terus mendoakan dan mendukung para pegawai KPK yang sedang berjuang menangani kasus-kasus korupsi besar dan melibatkan orang kuat.

"Kita doakan dan jaga bersama tmn Pegawai KPK yang sedang bersungguh-sungguh berjuang menangani kasus-kasus besar saat ini. Semoga kasus korupsi benur dan suap Bansos Covid-19 bisa diungkap seterang-terangnya. Tantangan mereka pasti tdk mudah. Pimpinan KPK mestinya juga bisa buktikan keseriusan mereka," harap Febri

Awal mula muncul isu Taliban di KPK

Setelah DPR secara bulat memilih tokoh yang dinilai melanggar kode etik sebagai ketua KPK, kini muncul tudingan KPK dikuasai kelompok Taliban.

Kelompok Taliban di KPK adalah stigmatisasi terhadap penyidik KPK yang tanpa pandang bulu melakukan penegakan hukum, melakukan operasi tangkap tangan (OTT), dan memproses sejumlah pejabat korup.

Penyebutan adanya Polisi Taliban Vs Polisi India dinilai sejumlah kalangan sebagai upaya pelemahan terhadap KPK. 

Terkait isu Polisi Taliban Vs Polisi India itu, guru besar politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pun membuat cuitan khusus.

Prof Syamsuddin Haris dan kawan-kawannya telah lebih 3 tahun melakukan penelitian di tubuh lembaga anti korupsi tersebut.

"Saya dan beberapa teman sdh lbh dari 3 thn terakhir melakukan kerjasama riset dgn rekan2 di @KPK_RI. Tdk ada Taliban," ujar Syamsuddin Haris.

Sebutan ada kelompok Taliban di KPK atau istilah Polisi Taliban Vs Polisi India adalah upaya dari insitusi lain di Indonesia untuk melemahkan KPK sehingga kemudian bisa menguasai KPK.

"Itu adalah isapan jempol belaka utk membenarkan saudara tua (baca: polisi) masuk dan meng-obok2 KPK," tegas Syamsuddin Haris melalui akun twitternya, Sabtu (14/9/2019).

Prof Syamsuddin Haris termasuk guru besar yang secara konsisten dan keras mengkritik upaya pelemahan KPK.

Syamsuddin Haris juga mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk menyelamatkan KPK, terutama terkait revisi UU KPK.

Menurut Syamsuddin Haris, DPR sekarang bukan akan merevisi UU KPK, tetapi melakukan membentuk KPK baru yang jadi macan ompong.

Simak cuitan Syamsuddin Haris terkait KPK.

@sy_haris Sep 11: Saya sdh baca. Ini bukan revisi tapi pembentukan UU baru krn hampir semua pasal diubah. KPK format lama dibubarkan dan dibentuk KPK baru yg macan ompong. Cc: 
@PDI_Perjuangan @Gerindra @Golkar5 @NasDem @DPP_PKB @PDemokrat @PKSejahtera @Fraksi_PAN @DPP_PPP

@sy_haris Sep 13: Lengkap sdh skenario pelumpuhan @KPK_RI. Pak @jokowi mbiarkan capim yg diduga cacat integritas lolos ke DPR, bahkan kemudian dipilih sbg Ketua KPK. Pada saat bersamaan Presiden setuju mbahas usul revisi UU KPK dari DPR. Mereka lupa, di atas Presiden & DPR ada rakyat yg berdaulat.

@sy_haris· Sep 13: Ketika aspirasi dan hati nurani publik (tentang pentingnya integritas komisioner serta independensi lembaga antikorupsi) ternyata sekadar menjadi alas kaki kekuasaan. Hidup para oligark, hidup koruptor.

@sy_haris 23h: Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2018 berada di angka 38, meningkat satu poin dibanding 2017, atau diperingkat 89 dari 180 negara. Itu artinya, kita butuh @KPK_RI yg kuat, independen & bebas dari intervensi lembaga lain. Apa jadinya jika KPK lumpuh?

Tanggapan Novel Baswedan

Penyidik Senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan merespons soal adanya isu Polisi Taliban Vs Polisi India di antara kalangan penyidik.

Diberitakan Tribunnews.com, Novel Baswedan sempat dituding berpaham radikal karena sering mengenakan celana cingkrang dan memelihara jenggot.

"Kaitannya dengan apa disebut Taliban? Kaitannya dengan apa disebut radikal? Justru ketika seseorang mempunyai jenggot seperti saya, kadang menggunakan celana yang sedikit sesuai dengan sunah rasul, terus dipermasalahkan," ucap Novel bingung di Gedung Merah Putih KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (20/6/2019).

Menurutnya, pihak-pihak yang menudingnya seperti itu kurang pengetahuan.

Tegas Novel, ketika orang kurang pengetahuan, harus diberitahu.

"Tokoh-tokoh agama yang harus memberitahu orang bersangkutan. Tapi ketika ada perilaku saya ada yang disebut Taliban, saya justru pingin tahu perilaku yang mana, apakah menangkap koruptor dan kemudian tidak kompromi itu disebut radikal? Disebut Taliban?" tanya Novel.

Dia pun tak masalah disebut radikal, asal berkaitan dengan pemberantasan korupsi.

"Kalau begitu disebut enggak masalah apa buat saya. Memang penting apa dikatakan apapun. Sekarang persepsinya apa? Kalau persepsinya adalah ternyata menangkap koruptor dan tidak kompromi dengan koruptor, saya ikhlas disebut radikal," katanya.

Novel pun tak ambil pusing jika stigma radikal dan Taliban melekat pada dirinya, asal tetap berkaitan pada pemberantasan korupsi.

Katanya, ia tidak sedang melakukan pencitraan.

"Kalau saya diolok-olok, kira-kira jadi hina enggak saya? Pasti tidak. Kalau dipuji-puji jadi mulia? Enggak juga. Ngapain saya pusing dengan hal demikian. Bukankah kalau kita berbuat baik, ada aja orang yang berbuat sebaliknya? Ketika berbuat kebaikan ingin mendapat pujian tentu tidak, tergantung dengan motivasinya. Saya bukan sedang menjadi caleg atau apapun yang perlu pencitraan. Jadi enggak penting buat saya," ujar Novel.

Sebelumnya, isu tersebut Polisi Taliban vs Polisi India di KPK menyeruak di media sosial gara-gara tulisan penggiat di media sosial, Denny Siregar yang ia unggah pada (13/6) lalu. 

Di dalam tulisan berjudul 'Ada Taliban di Dalam KPK'? ia menyebut ada dua kelompok yang dikenal dengan nama 'Polisi Taliban' dan 'Polisi India'. 

"Saya kurang tahu yang dimaksud dengan Polisi India. Mungkin mirip dengan Polisi India yang baru datang setelah kejadian sudah selesai," tulis Denny. 

Sedangkan, 'Polisi Taliban' yang dia maksud, kata Denny lagi, adalah kelompok agamis dan ideologis.

Tanpa bukti yang jelas, Denny kemudian menuding kelompok Taliban di dalam KPK diklaim memiliki posisi yang sangat kuat.

Sehingga, merekalah yang menentukan kasus apa yang harus diangkat ke permukaan dan kasus mana yang dikandangkan. 

Tulisan itu kemudian disebarluaskan oleh kader Nahdlatul Ulama, Akhmad Sahal melalui akun Twitternya @sahaL_AS. 

Ditambah, pernyataan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, yang menyatakan isu internal di KPK layaknya Polisi Taliban dan Polisi India.

Neta menyayangkan konflik yang terjadi di internal KPK tersebut lantaran ketidaktegasan pimpinan KPK.

"Katanya ada polisi India dan ada polisi Taliban. Ini kan berbahaya. Taliban siapa? Kubu Novel (penyidik senior KPK, Novel Baswedan). Polisi India siapa? Kubu non-Novel. Perlu ada ketegasan komisioner untuk menata dan menjaga soliditas institusi ini," kata Neta. (Jo)