Parlemen

Di Akhir Jabatannya, OSO Terganjal Kewenangan DPD RI

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Di akhir masa jabatannya selama lima tahun terakhir ini, Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang atau yang akrab disapa OSO ini ternyata masih ada yang mengganjal dalam dirinya selama memimpin DPD RI. Yaitu, soal kewenangan DPD RI yang hanya memberikan pertimbangan dalam regulasi, pengawasan dan anggaran terhadap DPR RI.

Namun, lembaga negara yang masih baru ini dinilai OSO telah berbuat banyak untuk kepentingan daerah. Baik terkait dengan dana transfer daerah, dana desa yang terus naik setiap tahunnya, pengawasan terhadap Raperda (Rancangan Peraturan Daerah), Perda, menjalin kerjasama dengan parlemen dan senator dunia untuk berinvestasi di daerah, dan menyelesaikan konflik seperti PT. Freeport dan PT. Inalum.

“Jadi, sudah banyak yang dilakukan oleh DPD RI selama ini. Selain sosialisisasi 4 pilar MPR RI (Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI), yang harus terus dihayati dan diamalkan demi keutuhan NKRI ini,” demikian pesan OSO dalam ‘60 Munites Bersama Parlemen, Rfeleksi Akhir Masa Jabatan’ di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (10/9/2019).

DPD dan DPR RI seperti main petak umpet. Karena itu akan kemana DPD RI ke depan, menurut OSO DPD harus dibangun dengan 5 S (strategi, struktur, skill, sistem dan speed). Pada prinsipnya DPD RI yang baru terpilih harus lebih baik dari yang sekarang (2014-2019).

Kalau ditanya, apakah dirinya merasa plong selama menjadi pimpinan DPD RI selama ini, OSO bilang,”Plong-plong.” Hanya saja yang menjadi tantangan bagi DPD RI kini dan ke depan adalah kewenangan. “Kewenamgan yang belum cukup, sehingga selama ini seperti main petak umpet antara DPD RI dengan DPR RI. Tapi, itulah politik. Sementara tuntutan masyarakat sangat besar pada DPD RI,” pungkasnya.

KOMENTAR
Tags
Show More
Back to top button
Close
Close