Catatan dari Senayan

Dewas Pemanis Pelemahan KPK?

PENDEMO pelemahan KPK sudah capek, tak lagi turun ke jalan. Pengamat, akademisi dan LSM sudah berhenti berteriak. Uji materiil UU KPK (UU No. 19 Tahun 2019) ke Mahkamah Konstitusi juga sudah mentok. Pimpinan baru KPK yang diragukan kredibilitas dan kapasitasnya sudah dilantik Presiden. Bersamaan dengan iti Presiden Jokowi juga melantik lima anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Melihat lima anggota Dewas publik seolah tersihir. Komposisi yang baik ada Tumpak Hatorangan Panggabean (mantan pimpinan KPK), Artidjo Alkostar, Albertina Hoo dan Harjono, masing-masing mantan hakim agung, hakim tinggi, dan hakim konstitusi, dan Syamsuddin Harris dari LIPI. Nama terakhir dulunya penentang keras Revisi UU KPK yang berbelok menjadi bagian dari pengisi UU Revisi yang ditentangnya itu.

Selesaikah tudingan pelemahan KPK dengan sudah dilantiknya pimpinan KPK dan Dewasnya? Reaksi tetap muncul. ICW, Puskat UGM dan Pusako Unand dan sebagaian pengamat tetap ragu dengan kehadiran Dewas, betapa pun baiknya semua personel yang ada di dalamnya. Ibaratnya barang basi walaupun dikemas bagus tetap juga bagus. Dewas dianggap sekadar pemanis yang diberikan Presiden atas “dosa” pelemahan KPK. Pengawasnya bagus kalau eksekutornya, pimpinan KPK periode 2019-2023 tidak kredibel dan undang-undangnya yang lemah akan menjadikan pemberantasan korupsi tetap lemah.

Apa saja sih yang bisa diperbuat Dewas KPK kalau kewenangannya sangat terbatas. Coba kita baca tugas dan wewenang Dewas KPK dalam UU KPK yang telah direvisi itu, yaitu mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK; memberi izin atau tidak terhadap penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan yang dilakukan KPK; menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai KPK; menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik pimpinan dan pegawai KPK.

Tugas dan kewenangan Dewas KPK yang aktif hanya dalam pembuatan dan pengawasan kode etik KPK. Untuk lainnya tetap bersifat pasif, yakni dalam mengawasi pelaksanan tugas KPK, memberi izin atau tidak memberi izin dalan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. Semua itu tentu jika diminta. Dewas bersifat menunggu, tidak bisa proaktif.

Nah, di situlah barangkali “hadiah” Dewas KPK dengan personel berintegritas dianggap belum cukup untuk menghentikan keberatan kaum pengeritik terhadap upaya sistematis pelemahan KPK. Kehadiran Dewas sebagai institusi tetap ditentang karena tetap mengurangi independensi KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi. Apalagi Dewas ditunjuk langsung oleh Presiden, sehingga tetap dicurigai akan dapat diintervensi oleh kepentingan Presiden dan kelompok pendukungnya.

Pemberantasan korupsi akan tetap jalan itu sudah pasti. Yang diragukan adalah efektivitasnya. Pengawas dan pengawasan yang baik belum tentu menjamin wilness yang baik dari para pelaksananya. Belum lagi kalau kita masuk ke personel KPK, Firli Bahuri dkk, pilihan panselnya Presiden yang semua orang mengetahui adanya campur tangan dari tokoh yang sangat dekat dengan Presiden Jokowi. Selain itu sampai hari ini kehadiran Ketua KPK periode 2019-2020 ini, Komjen Pol Firli Bahuri atas dasar rekam jejaknya masih mendapat penolakan keras dari internal KPK dan para pegiat antikorupsi.

Masyarakat sesungguhnya berharap apa pun yang terjadi sebelumnya tidak menjadi penghalang terus berlangsungnya pemberantasan korupsi di negeri ini. Tentu kita menunggu aksi dari dua institusi yang saling terkait dan bersinergi itu. Apakah nanti seperti yang dikhawatirkan oleh para pengeritik atau malah berlangsung sebaliknya, mulus-mulus saja, adalah waktu yang kelak akan membuktikannya.

Jadi ingat ucapan Taverne: “Berikan aku hakim, jaksa, polisi, dan advokat yang baik, niscaya aku akan bertarung demi kejahatan tanpa undang-undang.” (Bernardus Maria Taverne, 1874-1944). Barangkali Presiden Jokowi terinspirasi ucapan terkenal Taverne itu.

Salam bersih-bersih.

KOMENTAR
Tag
Show More
Back to top button
Close
Close