Opini

Demo Rusuh, Setelah Ninoy, Wiranto, Siapa Lagi?

Oleh: Arifin Siregar

Sejak awal demo mahasiswa terkait UU KPK dan revisi KUHP saya pastikan akan ditunggangi oleh kepentingan politik kaum radikal, gerakan buruh, dan para radikalis yang alergi pada polisi, Jokowi, TNI/Polri. Mereka berkedok di balik agama sebagai tameng untuk membungkus kepentingan mereka.

Warga umum terhasut. Pemakaian simbol agama menjadi daya tarik dukungan. Mereka mengelabuhi masyarakat dan menyembunyikan agenda busuk mereka. Mereka sengaja membuat kerusuhan, kisruh, dan anarki. Tujuan akhirnya adalah mengganggu pelantikan Jokowi-Amin.

Upaya-upaya secara terstruktur, masif, dan sistematis mereka lakukan. Penggalangan dan kampanye dilakukan. BEM dikumpulkan di KPK dan diberi pengarahan. Itu dilakukan sebelum demo-demo berlangsung.

Kepentingan politik menjadi tujuan para pendana demo. Demo pun menjadi komoditas, bisnis. Ada pendana, ada penggalang dana seperti Ananda Badudu, misalnya. Yang tujuannya untuk memodali perusuh. Tidak puas dengan mahasiswa, para pelajar bau kencur dan para berandalan dan teroris pun ikut berpartisipasi.

Kerusuhan pecah pada 26 dan 30 September 2019. Aparat menjadi sasaran kebengisan para perusuh. Bukan lagi mahasiswa, berandalan pun ikut. Abdul Basith, dosen IPB mempersiapkan bom-bom molotof dan bom berdaya ledak tinggi. Tujuannya untuk membumi-hanguskan Jakarta lewat kerusuhan yang mereka rancang.

Kasus penculikan dan penganiayaan terhadap aktivis media sosial dan yang juga relawan Jokowi Ninoy Karundeng merupakan titik akumulasi keberingasan mereka. Menyerang aparat dan merusak sarana umum adalah bukti kejahatan. Puluhan perusuh ditangkap.

Aparat keamanan / Polisi bertindak cepat dan membongkar dugaan seluruh rangkaian kejahatan yang melibatkan berbagai ormas seperti FPI dan gerakan kaum radikal lainnya.

Dalam perkembangannya, Polisi telah menetapkan tersangka kepada berbagai tokoh seperti Bernard Abdul Jabbar yang diduga terlibat dalam kasus Ninoy Karundeng tersebut.

Kesigapan Polri mengusut tuntas kasus Ninoy Karundeng menjawab kebenaran bahwa demo-demo yang dilakukan oleh para mahasiswa tidak bertujuan untuk menolak UU KPK dan revisi KUHP. Sebenarnya niatan di balik aksi-aksi demo untuk berbuat anarkis. Fakta nyata bahwa demo-demo yang mereka lakukan melanggar ketentuan demo/unjuk rasa. Batas demo adalah pukul 18:00.

Ternyata mereka sengaja unjuk rasa dan melakukan kerusuhan dengan upaya merusak fasilitas publik, jalan tol, gardu tol, bank, pos polisi, kendaraan Baracuda polisi, menyerang aparat kepolisian dan puncaknya menganiaya Ninoy Karundeng yang kebetulan meliput demo di depan masjid Al Falah, Pejompingan.

Salah satu temuan Polisi yang mengejutkan adalah digunakannya masjid sebagai sarana untuk mendukung demo-demo dengan menjadikannya sebagai tempat logistik dan pertolongan medis bagi para perusuh, ini terungkap dalam kasus Ninoy Karundeng.

Bahkan ambulan dan tenaga medis pun barada di masjid tersebut. Penyediaan tenaga medis dan ambulans untuk mendukung para perusuh tidak bisa dibiarkan. Polisi terus mengusut organisasi mana yang menyediakan ambulans untuk mendukung kerusuhan.

Kejadian yang menimpa Ninoy Karundeng menunjukkan radikalisme sudah mengakar. Tidak pandang bulu. Negara dalam keadaan darurat – akibat merajalelanya teror oleh kaum radikalis. Ternyata benar. Belum kering tinta BAP para tersangka kasus Ninoy.

Menkopolhukam Wiranto menjadi sarasan teroris ISIS di bawah komando Jamaah Anshorut Daulah (JAD). Tak terbayangkan. Wiranto adalah pejabat tinggi negara. Jenderal TNI (Purn). Mantan Panglima TNI. Beliau menjadi sasaran teroris. Seorang jenderal menjadi sasaran. Siapa pun yang berseberangan ideologi dengan kaum radikan dijadikan musuh oleh mereka.

Maka menjadi beralasan Kapolri Jenderal Tito Karnavian menetapkan larangan demo sejak 14-18 Oktober 2019. Ini tindakan tegas untuk melawan kaum radikalis yang selalu memanfaatkan dan menunggangi setiap agenda politik. Pilpres 2019, Pilgub DKI 2017, kasus Ahok, yang mereka manfaatkan sebagai titik tolak gerakan: dengan agama digunakan sebagai alasan untuk membuat kisruh. Bahkan tindakan melawan hukum. Termasuk melanggar ketentuan demo – yang tujuannya untuk agar bentrok dengan aparat keamanan.

Demo rusuh, penculikan Ninoy, penusukan terhadap Wiranto adalah peringatan keras tentang betapa berbahayanya demo yang ditunggangi kaum radikal. Bukan Revisi KUHP, bukan UU KPK yang mereka perjuangkan. Mereka berbuat onar, teror, untuk membangun ketidakpercayaan kepada aparat, TNI/Polri dan pemerintah.

Saya mendukung keputusan Kapolri melarang demo-demo karena sesungguhnya demo-demo dan unjuk rasa tersebut tidak pernah memiliki tujuan murni. Terlalu banyak muatan politis dan kepentingan yang jauh dari aspirasi mahasiswa.

*) Penulis adalah pengamat sosial dan politik

KOMENTAR
Tags
Show More
Back to top button
Close
Close