Demo Rusuh Dilarang Agama, Ketum PBNU Ajak Uji Materi Omnibus Law ke MK

Demo Rusuh Dilarang Agama, Ketum PBNU Ajak Uji Materi Omnibus Law ke MK

JAKARTA, SENAYANPOST.com - Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj angkat suara terkait banyaknya pro dan kontra terkait UU Omnibus Law Cipta kerja belakangan ini.  

Said Aqil Siroj mengatakan, sebaiknya perbedaan pendapat diselesaikan dengan cara beradab. 

Salah satunya adalah mengajukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi. Dia mengajak seluruh masyarakat untuk mengajukan JR ke MK. 

"Kalau ada sesuatu mari kita ajukan dengan beradab. Menghadapi perbedaan, pro kontra omnibus law (UU Ciptaker), kami ajak bersama-sama NU untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi," kata Said dalam keterangannya, Senin (12/10/2020) 

Ia berpandangan demonstrasi adalah sah di Indonesia karena dilindungi UU, namun menurut Said, demonstrasi tetap harus dilakukan dengan berakhlak, patuh tata tertib dan aturan.  
Dalam agama, dijelaskan Said, kalau aksi demonstrasi menjadi anarkis hal itu dilarang oleh agama. 

"Kalau semua perilaku ini didorong oleh nafsu angkara murka, emosi yang meluap-luap, maka akan hancurlah tatanan kehidupan di muka bumi. Segala perilaku kita tidak boleh didorong, dimotivasi oleh kepentingan ego, kepentingan kelompok-kelompok tertentu, kepentingan hawa nafsu, dalam bahasa agama," papar dia. 

Lebih lanjut, terkait rencana aksi demonstrasi yang akan dilakukan sejumlah ormas islam besok, Said tak mempermasalahkan. Namun ia mengingatkan, agar massa aksi tetap menjaga keutuhan bangsa Indonesia. 

"Jangan sampai menjadikan kita berbuat anarkis, yang rugi kita sendiri, yang sulit kita sendiri, yang akan menerima akibatnya yang negatif, porak poranda, hancur, kita sendiri," tandas Said. 

Sebelumnya, rencana uji materi ke MK ini sempat dibocorkan oleh Menaker Ida Fauziyah saat menggelar pertemuan dengan PBNU terkait Omnibus Law Cipta kerja.