Ekonomi

Demi Tiket Murah, Rini ‘Rayu’ Sri Mulyani Hapus Pajak Avtur

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno ingin agar kebijakan pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada bahan bakar minyak (BBM) jenis avtur dihapuskan. Hal itu pun telah ia sampaikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.

“Harapannya dihapus,” kata Rini di lingkungan Istana Kepresidenan, Rabu (13/2), dikutip dari CNN Indonesia.

Ia menduga tingginya harga avtur, yang berakibat pada mahalnya harga tiket pesawat seperti yang dikeluhkan banyak pihak, karena pengenaan PPN pada avtur. Padahal, harga murni avtur tidak jauh berbeda dengan tingkat harga di pasar internasional. Misalnya dibandingkan negara tetangga, Singapura.

“Kami melihat tidak terlalu beda jauh kok sama Singapura, tapi perbedaannya pajak. Di sini kena PPN, di mereka tidak kena,” katanya.

Kendati begitu, Rini melanjutkan belum ada keputusan di internal pemerintah mengenai pungutan PPN pada avtur. Sri Mulyani, katanya, masih perlu waktu untuk mengkaji permintaannya.

Rini dan Sri Mulyani juga masih perlu melihat formula penetapan struktur harga avtur yang dirumuskan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Dalam formula tersebut, struktur harga avtur di Indonesia sudah disamakan dengan formula harga yang digunakan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Formula tersebut, yakni Mean of Platts Singapore (MOPS).

“Saya sekarang lihat semua titik, apakah base structure sudah seperti formula ESDM atau bagaimana, sehingga kalau sudah begitu, kami bisa turun sampai berapa persen,” terang dia.

Terkait ide Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar keran persaingan penyediaan avtur dibuka, Rini enggan berkomentar. Saat ini, pasokan avtur untuk maskapai memang hanya dikuasai oleh PT Pertamina (Persero). PT Angkasa Pura (Persero) I dan II mewacanakan pengambilalihan distribusi avtur yang didapat dari sejumlah produsen, termasuk Pertamina.

Namun, Rini menilai AP I dan II tak bisa melakukan hal itu. Sebab, infrastruktur distribusi avtur di bandara-bandara adalah milik perusahaan minyak raksasa. “Investasi infrastruktur di dalam AP I dan II itu yang investasi Pertamina loh, baik infrastruktur di dalam dan penyimpanan,” jelasnya.

Sebelumnya, beberapa kalangan pengusaha mengeluhkan tarif tiket pesawat untuk penerbangan domestik yang terlampau tinggi. Salah satunya, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). Pasalnya, tingginya tarif tiket pesawat memberi tekanan kepada masyarakat dan berdampak ke industri sektor perhotelan dan restoran.

Belakangan diketahui, salah satu penyebab tingginya tarif tiket pesawat karena Pertamina sebagai pemain tunggal di bidang distribusi avtur mengenakan harga yang cukup tinggi.

Bahkan, harga avtur dari Pertamina dituding lebih tinggi dibandingkan harga di tingkat internasional. Tak hanya itu, perusahaan pelat merah tersebut juga dituding melakukan monopoli penjualan avtur.

Keluhan ini kemudian langsung direspons oleh Presiden Jokowi. Ia menyampaikan akan langsung membahas harga avtur dengan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati. Persoalan harga avtur juga akan dibahas dalam rapat di Istana Negara.

“Pilihannya hanya satu, harga (avtur) bisa sama dengan harga internasional tidak. Kalau tidak bisa, saya akan masukkan kompetitor lain, sehingga terjadi kompetisi. Karena ini memang mengganggu sekali,” tandasnya. (MU)

KOMENTAR
Tags
Show More
Close