Kesehatan

Demi Layanan Kesehatan, Dokter Minta Percepat Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

JAKARTA, SENAYANPOST.com –  Untuk meningkatkan standar layanan kesehatan masyarakat, kalangan dokter yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia (IDI) meminta pemerintah mempercepat kenaikan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan.

Organisasi para dokter ini beralasan kenaikan iuran bisa menambal defisit yang dialami eks PT Askes (Persero), yang menyebabkan pelayanan kesehatan lambat.

Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia untuk Pengembangan Pembiayaan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Noor Arida Sofiana mengatakan setidaknya iuran peserta naik sesuai dengan perhitungan aktuaria. Dengan demikian, angkanya tidak jomplang antara iuran dan biaya layanan kesehatan.

Sekadar gambaran, defisit pada 2014 lalu tercatat sebesar Rp3,3 triliun. Lalu, naik pada 2015 menjadi Rp5,7 triliun. Defisit kian membengkak pada 2016 menjadi Rp9,7 triliun dan Rp9,75 triliun pada 2017.

Sementara, hitung-hitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), defisit tahun lalu menyentuh Rp10,98 triliun. Tahun ini, pemerintah memproyeksi jumlah defisit mencapai Rp32,8 triliun. Perkiraan itu naik dari sebelumnya yang hanya Rp28,35 triliun.

“Melihat defisit Rp28 triliun itu, tentu sudah sangat mendesak (untuk menaikkan iuran peserta). Itu hal yang tepat, khususnya jumlahnya sesuai dengan aktuaria (Dewan Jaminan Sosial Nasional/DJSN),” ungkap Arida, Kamis (5/9).

Bukan tanpa alasan IDI mendukung kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Menurut dia, arus kas yang sehat akan membuat BPJS Kesehatan bisa membayar tagihan ke rumah sakit dan penyedia obat tepat waktu. Sekarang ini, tidak jarang pembayaran tagihan BPJS Kesehatan ke rumah sakit terlambat.

“Kalau terlambat juga kan berdampak ke mutu kualitas pelayanan (yang diberikan ke peserta). Kami kan juga tidak mau masyarakat dapat pelayanan di bawah rata-rata. Nah, ini harus segera dibenahi,” terang dia.

Apalagi, ia melanjutkan pemerintah seharusnya sudah menyesuaikan iuran peserta tiap dua tahun sekali sesuai payung hukum. Namun, itu pun tak dilakukan oleh pemerintah. Jangan heran jika BPJS Kesehatan terus didera defisit keuangan.

“Peninjauan harusnya dilakukan tapi sempat tertunda. Pemerintah baru berikan suntikan dana, tapi kan kurang. Mungkin jelang pemilihan presiden (pilpres) kemarin, ada kesibukan,” katanya.

Sebelumnya, DJSN mengusulkan peserta kelas mandiri I naik Rp40 ribu per bulan menjadi Rp120 ribu per bulan. Kemudian, kelas mandiri II naik Rp24 ribu per bulan menjadi Rp75 ribu er bulan dan kelas mandiri III naik Rp16.500 per bulan menjadi Rp42 ribu per bulan.

Sementara, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengajukan kenaikan sampai dua kali lipat untuk kelas mandiri I dari Rp80 ribu per bulan menjadi Rp160 ribu per bulan. Untuk kelas mandiri II, diusulkan naik dari Rp59 ribu per bulan menjadi Rp110 ribu per bulan.

Mantan Menko Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono menilai iuran peserta BPJS Kesehatan memang harus naik untuk menyelamatkan keuangan lembaga itu. Namun, terkait berapa jumlahnya, ia menyarankan agar pemerintah mengkaji ulang.

“(Kenaikan dua kali lipat) itu perlu dikaji lebih agar jangan sampai kenaikan itu memberatkan. Sebab masyarakat tentu ingin melihat apa faedahnya. Saya tidak mengatakan menolak ya, tapi dilihat lagi,” tutur Agung.

Menurutnya, kenaikan iuran juga harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan kepada peserta. Hal ini agar masyarakat tidak merasa sia-sia membayar lebih mahal untuk BPJS Kesehatan dari sebelumnya.

“Kalau dirasa manfaatnya sudah cukup, ya naik dua kali lipat tidak masalah. Tapi kalau naik sedikit saja dan manfaat belum diperoleh pasti akan ada reaksi,” pungkasnya.

KOMENTAR
Tags
Show More
Back to top button
Close
Close