Datangi Bareskrim, Aliansi Dosen UNJ Minta Robertus Robet Dibebaskan dari Tuntutan

Datangi Bareskrim, Aliansi Dosen UNJ Minta Robertus Robet Dibebaskan dari Tuntutan

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Dukungan mengalir ke Robertus Robet usai ditangkap polisi karena diduga menghina TNI. Salah satunya datang dari sekumpulan orang yang tergabung dalam Aliansi Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

Mereka menyambangi Bareskrim Polri untuk mendesak pihak kepolisian membebaskan Robertus Robet dan memberikan perlindungan bagi Robertus Robet dari segala ancaman.

“Kami mendesak agar Robetus Robet segera dibebaskan dari segala tuntutan hukum dan dijamin keamanan dan keselamatan dari ancaman teror dan persekusi dari berbagai pihak,” kata Rakhmat Hidayat, salah seorang Perwakilan Aliansi, di Mabes Polri, Kamis (7/3/2019).

Rakhmat menyatakan, mendukung Robertus Robet dan menolak segela bentuk teror oleh negara dan pembungkaman kebebasan berekspresi dalam rangka menegakan hukum dan demokrasi.

“Kebebasan berekspresi telah diatur dalam UUD 1945,” ucap dia.

Rakhmat meluruskan, video viral yang dinilai menyudutkan Robertus Robet karena menyanyikan Mars ABRI yang diplesetkan. Dia mengatakan, Robertus menyanyikan untuk menolak dwifungsi ABRI dengan maksud untuk mengingatkan kembali bahwa penghapusan dwifungsi ABRI adalah satu agenda reformasi 1998.

“Potongan lagu itu dinyanyikan dengan maksud untuk mengingatkan kembali agar pemerintah tidak mengakomodasi kepentingan militer untuk kembali memasuki jabatan sipil agar tidak mencederai agenda reformasi 1998,” ucap dia.

Namun, ternyata muncul reaksi publik terutama dari kalangan militer yang hanya ditujukan pada potongan lagu yang dinyanyikan oleh Robertus Robet.

“Potongan video orasi yang hanya mencuplik bagian nyanyian itu telah beredar luas di media sosial dan menjadi dasar tuduhan bahwa Robertus Robet telah melakukan penghinaan terhadap institusi militer,” ujar dia.

Menurut dia, video orasi dan tuduhan penghinaan institusi TNI ini sengaja dibuat untuk mengaburkan substansi penolakan koalisi masyarakat sipil atas rencana pemerintah mengembalikan dwifungsi TNI.

“Kami meminta bahwa rencana pemerintah mengembalikan dwifungsi TNI harus dibatalkan,” tandas dia.