Dasar Hukum Anggota TNI Calonkan Diri di Pilkada

05:30
197
Di daerah tempat tinggal saya dalam beberapa bulan ke depan akan dilaksanakan Pilkada. Salah satu calon kepala daerah tersebut adalah anggota TNI aktif dan

Di daerah tempat tinggal saya dalam beberapa bulan ke depan akan dilaksanakan Pilkada. Salah satu calon kepala daerah tersebut adalah anggota TNI aktif dan masih dalam penugasan di daerah tempat tinggal saya.

Yang ingin saya tanyakan: Apakah dibenarkan jika seorang TNI mencalonkan diri menjadi kepala daerah? Apakah yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari anggota TNI? Jika nanti tidak terpilih apakah yang bersangkutan bisa kembali menjadi anggota TNI? Terima Kasih.

Putra, Medan

 

Terima kasih atas pertanyaan Saudara

Tugas TNI

Sekilas informasi, pada dasarnya anggota TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. TNI memiliki tugas pokok yaitu menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Kepala Daerah

Setiap daerah dipimpin oleh kepala Pemerintahan Daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah untuk Daerah provinsi disebut gubernur, untuk Daerah kabupaten disebut bupati, dan untuk Daerah kota disebut walikota.

Pencalonan Diri Menjadi Kepala Daerah

Pada dasarnya, setiap warganegara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

Namun untuk anggota TNI (prajurit), ada aturan khusus yang melarangnya untuk terlibat dalam kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya.

Jabatan politik dalam administrasi publik adalah pejabat publik hasil dari sebuah pemilu atau pemilukada. Jabatan politis merupakan jabatan yang dihasilkan oleh proses politik, misal, Gubernur, wakil gubernur, Presiden/wakil Presiden, beserta para menterinya.

Demikian informasi yang kami dapatkan dalam artikel Jabatan PolitikdanJabatan Karir di Indonesia yang kami akses dari laman Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XII Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Comments

comments