Konsultasi Hukum

Dapatkah Seorang Saksi Meminta Dokumen SP3?

SESEORANG teman pernah diperiksa menjadi saksi dalam perkara pidana atas laporan dugaan tindak pidana, bahkan sampai 2 kali dibuat Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik kepolisian dan terlapor telah ditetapkan tersangka, namun ternyata laporan tersebut berhenti dan telah dikeluarkan Surat Penghentian Penyidikan perkara (SP3).

Pertanyaan:

Dapatkah seorang saksi meminta dokumen SP3 (Surat Penghentian Penyidikan Perkara) kepada penyidik yang telah mengeluarkan SP3 ? Mohon penjelasannya.

Wiwi, Jakarta

Jawaban:

Untuk menjawab pertanyaan ini pertama-tama, kami sampaikan terlebih dahulu mengenai apa yang dimaksud tindakan penyidikan dan Tersangka menurut Undang –Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Yang dimaksud tindakan Penyidikan menurut pasal 1 angka 2 KUHAP : Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya; Sedangkan yang dimaksud dengan Tersangka menurut pasal 1 angka 14 KUHAP : Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Untuk membuktikan laporan seseorang ke kepolisian terhadap suatu tindak pidana, terlebih dahulu penyidik harus mengumpulkan bukti-bukti, baik dari keterangan saksi-saksi maupun bukti lainnya guna untuk menemukan tersangkanya. Dengan demikian atas laporan terhadap si A (misalnya) tidak serta merta yang dilaporkan itu menjadi tersangka tetapi harus lebih dahulu penyidik mengumpulkan bukti dengan cermat dan penuh kehati-hatian agar didapat bukti permulaan yang cukup guna dijadikan dasar penetapan tersangka

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 menyatakan Inkonstitusional bersyarat terhadap frasa Bukti permulaan yang cukup, bukti permulaan dan bukti yang cukup yang dimuat dalam pasal 14,pasal 17 dan pasal 21 ayat 1 KUHAP sepanjang tidak dimaknai minimal dua alat bukti sesuai dengan pasal 184 KUHAP

Dan apabila dalam penyelidikan/penyidikan tidak ditemukan dua alat bukti sebagai dimaksud pasal 184 KUHAP, maka sudah seharusnya penyidikan harus dihentikan dan ditutup. Untuk menghentikan penyidikan harus mengacu Pasal 109 ayat (2) KUHAP yaitu :
1. Tidak terdapat cukup bukti;
2. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana; atau
3. Perkara dihentikan/ditutup demi hukum :
a. Terdakwa meninggal dunia, (pasal 77 KUHP)
b. Perkaranya nebis in idem (pasal 76 KUHP)
c. Perkaranya kadaluwarsa/verjaring (pasal 78 KUHP)
d. Pencabutan perkara yang sifatnya delik aduan (pasal 75, pasal 284 ayat (4) KUHP)

Untuk menghentikan penyidikan karena alasan diatas, dalam praktik, penyidik akan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan surat SP3 sesuai dengan KUHAP harus diberitahukan Penyidik kepada Penuntut umum, Tersangka dan keluarganya.

Sedangkan terhadap saksi yang pernah diperiksa KUHAP tidak mengatur, apakah saksi boleh meminta dokumen SP3. Apabila yang anda maksud sebagai saksi adalah Saksi Pelapor yang meminta dokumen SP3, pasal 76 ayat (3) peraturan kapolri nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana ; “dalam hal dilakukan penghentian penyidikan, Penyidik wajib mengirimkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan kepada pelapor, JPU, dan tersangka atau penasehat hukumnya”.

Dengan demikian sudah terjawab bagi saksi – saksi selain saksi pelapor tidak berhak atas SP3.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Muhammad Nasir, SH
Advokat Jakarta

KOMENTAR
Tag
Show More
Back to top button
Close
Close