Konsultasi Hukum

Dapatkah KPK Menetapkan TSK di Luar Tindak Pidana Korupsi?

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) adalah sebuah lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menidaklanjuti kasus korupsi yang ada di Indonesia, sebagaimana maraknya kasus korupsi yang diberitakan di media saat ini. Ada yang melalui proses penyelidikan hingga penetapakan tersangka dan juga ada dengan upaya tangkap tangan.

Pertanyaan, bagaimana apabila apabila dalam tindakannya KPK menemukan tindak pidana lain diluar tindak pindak pidana korupsi, apakah KPK berwenang menetapkan seseorang menjadi tersangka diluar dari kasus korupsi ?

Terima Kasih.
Giovanie, Jakarta

Terima kasih atas pertanyaan Anda,

Baik, untuk menjawab pertanyaan Anda, KPK adalah lembaga khusus dalam menjalankan kewenangannya berpegang pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU 30/2002”) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah ditetapkan sebagai undang-undang oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang.

Sangat jelas dalam Undang-Undang, KPK mempunyai tugas di antaranya disamping harus koordinasi dengan lain dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi dan melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.

KPK, dalam proses penyelidikan, penyidikan hingga penetapan tersangka sama dengan lembaga lainnya (Kejaksaan dan Kepolisian) berpegang pada Kitang Undang-Undang Hukum Acara (KUHP).

Khusus dalam penetapan tersangka baik KPK maupun penegak hukum lainya tidak bisa lagi berdasarkan pasal 1 angka 14 KUHAP sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 sepanjang tidak dimaknai minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
Alat bukti yang dimaksud pasal 184 KUHAP adalah; keterangan saksi, keterangan ahli,surat,petunjuk ,keterangan terdakwa.

Apabila bila mencermati KPK tidak bisa menetapkan Tersangka diluar tindak pidana korupsi hal ini dapat dicermati proses dari mulai penyelelidikan hingga penetapan tersengka sebagai berikut;

Pasal 44 dan 45 UU No 30 Tahun 2002;

1. Jika penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut, penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

2. Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik.

3. Dalam hal penyelidik melakukan tugasnya tidak menemukan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi menghentikan penyelidikan.

4. Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan.

5. Dalam hal penyidikan dilimpahkan kepada kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepolisian atau kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sedangkan Pasal 46 UU No 30 Tahun 2002 mengatur;

1. Dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, terhitung sejak tanggal penetapan tersebut prosedur khusus yang berlaku dalam rangka pemeriksaan tersangka yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang ini.

2. Pemeriksaan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tidak mengurangi hak-hak tersangka.

Jadi menjawab pertanyaan Anda, jika kita lihat dari segi kewenangan, KPK hanya melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Demikian jawaban dari Kami, semoga bermanfaat

Joseph M.E Pauner, Advokat/Konsultan Hukum

KOMENTAR
Tags
Show More
Close