Konsultasi Hukum

Dapatkah Dipidana Saksi yang Mangkir?

Pengasuh rubrik hukum Senayanpost yang terhormat. Melalui media ini saya ingin menanyakan masalah hukum yang belum saya mengerti.

Pertanyaan saya, dapatkah dihukum orang yang tidak bersedia menjadi saksi dalam suatu tindak pidana, karena tidak ingin direpotkan? Sedangkan ia sendiri mengetahui secara langsung kejadian tersebut? Mohon penjelasannya.

Yoyok, Jakarta

Jawaban :

Terima kasih Saudara Yoyok.
Berdasarkan Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Namun, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Putusan MK 65/PUU-VIII/2010) makna saksi telah diperluas menjadi sebagai berikut:

Menyatakan Pasal 1 angka 26 dan angka 27, pasal 65, pasal 116 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP, tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”

Artinya, putusan MK tersebut menyatakan definisi saksi tidak hanya orang yang melihat, mendengar, mengalami sendiri, tetapi setiap orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana wajib didengar sebagai saksi demi keadilan dan keseimbangan penyidik yang berhadapan dengan tersangka/terdakwa.

Sedangkan, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, juga setiap orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu demikian yang diatur dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP jo. Putusan MK 65/PUU-VIII/2010.

Menolak panggilan sebagai saksi dikategorikan sebagai tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun ancaman hukuman bagi orang yang menolak panggilan sebagai saksi diatur dalam Pasal 224 ayat (1) KUHP yang berbunyi :

Barangsiapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam: Dalam perkara pidana dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan; Dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.

R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang–undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, mengatakan bahwa supaya dapat dihukum berdasarkan pasal 224 KUHP, orang tersebut harus dipanggil menurut undang-undang (oleh hakim) untuk menjadi saksi, ahli atau juru bahasa baik dalam perkara pidana, maupun dalam perkara perdata;

Dengan sengaja tidak mau memenuhi (menolak) suatu kewajiban yang menurut undang-undang harus dipenuhi, misalnya kewajiban untuk datang pada sidang dan memberikan kesaksian, keterangan keahlian, menterjemahkan. Orang itu harus benar-benar dengan sengaja menolak memenuhi kewajibannya tersebut, jika ia hanya lupa atau segan untuk datang saja, maka ia dikenakan Pasal 522 KUHP.

Oleh karena itu, seseorang dapat dihukum karena tidak mau menjadi saksi apabila telah ada panggilan bagi dirinya untuk menjadi saksi dalam suatu perkara pidana maupun perdata. Selama tidak ada panggilan tersebut, maka tidak ada keharusan untuk bersaksi.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Muhammad Nasir, SH
Advokat Jakarta

Dasar hukum:

– Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
– Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
– Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

KOMENTAR
Tags
Show More
Back to top button
Close
Close