Opini

Dapatkah Cawapres KH Ma’ruf Amin Didiskualifikasi Karena Jabatannya di Bank Syariah?

Oleh Imas Senopati

Tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengajukan perbaikan permohonan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satu poin perbaikan yang diajukan yakni mengenai jabatan KH Ma’ruf Amin di dua BUMN.

Menurut informasi yang dimiliki BPN, calon wakil presiden, dalam laman BNI Syariah dan Mandiri Syariah nama KH Ma’ruf Amin masih ada, dan itu melanggar Pasal 227 huruf (p) UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Bunyi pasal 227 huruf (p) adanya “surat pemyataan pengunduran diri dari karyawan atau pejabat badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu.”

Sekarang mari kita bahas apakah benar KH. Ma’ruf Amin cawapres Jokowi melanggar Pasal 227 Huruf “p” ? Menurut kami, penilaian tim pengacara BPN terhadap KH Ma’ruf Amin yang dianggap melanggar UU No. 7/2017 itu lebih karena mereka tidak paham mengenai struktur organisasi dan badan hukum Bank Syariah. Mereka berpikir bank syariah itu sama dengan Bank Umum. Pada bank Syariah itu ada perbedaan dengan bank Umum. Di Bank Umum yang ada Dewan Pengawas atau disebut Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Sementara di Bank Syariah, selain dewan direksi ada juga dewan pengawas, yang dibagi dua, yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan satu lagi Dewan Komisaris. Jadi jelas ada perbedaan bank Syariah dan Bank Umum.

Apa itu Dewan Pengawas Syariah? Dewan Pengawas Syariah adalah Dewan yang bekerja atas rekomendasi dari DSN MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia). Walaupun Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh pemegang saham, namun tugasnya di Bank Syariah tidak mengikuti SOP pemegang saham tetapi SOP dari Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia. Yang mengikuti SOP pemegang saham adalah Dewan Komisaris. Posisi KH. Ma’ruf Amin di BNI Syariah dan Mandiri Syariah, adalah Dewan Pengawas Syariah. Itu bukan jabatan Komisaris, dan bukan pula direksi. Jabatannya tidak ada kaitannya dengan program pemegang saham yang harus mencetak laba.

Dengan mengetahui status KH. Ma’ruf Amin sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan tahu kedudukan hukumnya di bank syariah BUMN, maka tidak diperlukan ahli bahasa dan pakar hukum untuk mengetahui bahwa dia bukan karyawan bank apalagi karyawan BUMN. Dia ada di sana karena adanya UU yang melegitimasi keberadaan bank syaraih. Dia ada karena rekomendasi DSN MUI, bukan rekomendasi pemegang saham atau menteri BUMN atau Menteri Agama, atau Presiden. Dia duduk di DPS hanya mengawasi pelaksanaan fatwa MUI berkaitan dengan produk perbankan syariah. Keputusan DPS adalah berdasarkan keputusan DSN MUI, bukan keputusan pribadi.

Makanya pada saat mendaftarkan diri sebagai bakal cawapres KH Ma’ruf Amin tidak mencentrang kolom tentang pengunduran diri sebagai pegawai BUMN. Karena KMA bukan karyawan BUMN dan tidak bertanggung jawab kepada pemegang saham atau direksi BUMN. KH. Ma’ruf Amin itu profesor, ahli hukum Agama. Untuk jadi ahli hukum agama itu tidak gampang. Karena enggak bisa berandai-andai dan debat pokrol bambu. Dia harus paham semua definisi kaidah hukum. Apalagi hukum dunia, tentu bukan hal yang terlalu sulit untuk dipahami KH. Ma’ruf Amin.

Jadi upaya tim Pengacara BPN mendiskualifikasi KH Ma’ruf Amin dan sekaligus Jokowi atas dasar pelanggaran UU Pemilu pasal 227 huruf “p” jelas cara ngawur dan merendahkan ulama sekelas KH. Ma’ruf Amin.

KOMENTAR
Show More
Close