Parlemen

Dapat Saran PBNU, Fraksi PKB MPR akan Evaluasi Pilpres Langsung

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Setelah menyadari resiko dan potensi konflik sosial berkepanjangan akibat pilpres langsung, seperti pemilu 2019 lalu, PKB akan mempelajari sekaligus mengevaluasi pilpres langsung oleh rakyat. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sendiri sudah menyarankan pada PKB untuk mengevaluasi pilpres langsung tersebut.

“Memang ada yang bilang kalau pilpres oleh MPR itu setback, mundur, khianati reformasi dan lain-lain. Tapi, kalau terbukti ini lebih banyak madhorot – buruknya untuk amsyarakat, bangsa dan negara ini, kenapa tidak dikembalikan ke MPR RI,” tegas Wakil Ketua MPR RI H. Jazilul Fawaid.

Hal itu disampaikan Waketum PKB itu dalam diskusi Empat Pilar MPR ‘Urgensi Amendemen Konstitusi’ bersama Sekretaris Fraksi PPP MPR RI Muhammad Iqbal, dan anggota MPR dari Unsur Kelompok DPD RI Filep Wamafma di Kompleks MPR RI, Senayan Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Bahkan lanjut Jazilul, sampai hari ini dampak pilpres itu masih terasa. Misalnya istilah penista agama, penghina Rasulullah, sampai ada keluarga yang harus memindahkan makam keluarganya, dan sebagainya.

“Itu kan memprihatinkan sebagai sesama keluarga anak bangsa. Lalu, apakah pilpres langsung ini akan diteruskan? Inilah yang akan PKB kaji sesuai saran PBNU,” ujarnya.

Menurut anggota Komisi III DPR itu, kondisi politik seperti ini membuktikan bahwa reformasi ini jalan di tempat. Karena itu Lembaga Pengkajian MPR RI setelah melakukan kajian dengan melibatkan elemen masyarakat, MPR RI periode lalu merekomendasikan perlunya haluan negara atau Garis-Garis Haluan Negara (GBHN).

“Dari sinilah MPR melakukan safari politik atau road show dengan silaturahmi dengan berbagai ormas keagamaan, tokoh nasional, dan sebagainya yang sampai hari ini terus berlangsung. Jadi, MPR nanti apa saja yang menjasi aspirasi untuk amandemen terbatas itu? Apakah cukup GBHN saja, pilpres, dan sebagainya,” jelas Jazilul.

Sementara itu, PPP tetap mendukung pilpres dan pilkada langsung oleh rakyat. Alasan biayanya tinggi itu tak bisa digeneralisir, karena ada calon kepala daerah dengan modal kecil tapi terpilih. “Kita ini masih belajar berdemokrasi. Sehingga perlu memberi ruang kepada rakyat untuk menentukan pilihannya secara langsung,” tambah Iqbal. (WS)

KOMENTAR
Tag
Show More
Back to top button
Close
Close