Hukum

Dana Cekak, KPK Sulit Hadirkan Saksi Ahli dari PTN

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Ketua KPK Agus Rahardjo mengaku pihaknya sulit mendatangkan saksi ahli dari perguruan tinggi negeri (PTN) lantaran kurangnya alokasi dana.

Selama ini, honor yang diberikan KPK kepada saksi ahli kalah tinggi dari tersangka atau terdakwa korupsi.

“Jadi kami itu, pengalaman kami sejak di LKPP, saya di LKPP, waktu kita minta teman-teman ahli dari PTN mengalami kesulitan. Karena negara hanya bisa menyediakan honor tidak banyak. Kalau nggak salah Rp 1,7 juta per jam,” kata Agus di Jakarta, Jumat (20/4).

Hanya saja, Agus enggan menyebutkan berapa honor yang diberikan oleh para tersangka dan terdakwa korupsi. Honor yang ditawarkan para tersangka atau terdakwa lebih menggiurkan daripada yang ditawarkan KPK.

“Jadi, kalau bersaksi di pengadilan, mungkin proses nunggunya paling banter lima jamlah, itu kan kecil. Sementara dari sana, yang tersangka kan biasanya memberi honornya tinggi,” katanya.

Kondisi itu menyebabkan tak sedikit dosen atau ahli dari PTN justru menjadi saksi yang membela tersangka atau terdakwa korupsi. Padahal status dosen atau ahli tersebut merupakan aparatur sipil negara (ASN), yang seharusnya mendukung program pemerintah, salah satunya pemberantasan korupsi.

Agus pun berharap ada aturan yang dibuat khusus untuk mengatur hal itu. Agus berharap para akademisi dari PTN yang statusnya ASN tak memandang honor, tapi mengedepankan semangat pemberantasan korupsi.

“Kami kemarin sudah mengimbau, apa, semacam ini, nggak bisa dibuat aturan ya, bahwa karena mereka ASN kok kemudian melawan policy (aturan) atau pemberantasan korupsi yang dilakukan negara. Ini kami mengimbau supaya dipikirkan kalau kemungkinan-kemungkinan ada peraturan-peraturan seperti itu,” urai Agus. (WW)

KOMENTAR
Tags
Show More
Close