Konsultasi Hukum

Dampak Pergantian Kepala Daerah Pada Peraturan Daerah

Di dalam suatu daerah pasti ada peraturan daerah yang berlaku atau dikeluarkan oleh pimpinan kepala daerah masa periode tersebut, namun jika terjadi pergantian kepala daerah apakah peraturan yang ada atau yang dibuat pada masa kepemimpinan kepala daerah yang lama masih berlaku atau tidak ? Adakah cara untuk mengetahui suatu peraturan daerah masih berlaku atau tidak ?

Mashal, Malang

Terima kasih atas pertanyaan,

Jawaban:

Adanya peraturan daerah di dalam sistem hukum Indonesia akan kami lihat dari sisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai dasar hukum.

Peraturan daerah dibagi menjadi dua , yakni peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota. Peraturan daerah provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR Provinsi dengan persetujuan dari Gubernur Provinsi tersebut. Dan untuk Peraturan daerah Kabupaten/kota peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR Kabupaten/kota dengan persetujuan Bupati/Walikota daerah tersebut.

Di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019, peraturan daerah masuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan :
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
d. Peraturan Pemerintah
e. Peraturan Presiden
f. Peraturan Daerah Provinsi, dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

2. Kekuatan Hukum Peraturan Perundang-Undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Tentang tidak berlakunya Suatu Peraturan Daerah

Apabila jika suatu daerah terjadi pergantian kepala daerah, tentu saja peraturan daerah yang dibentuk pada masa kepemimpinan kepala daerah tersebut tidak otomatis membuat peraturan daerah tidak berlaku.
suatu peraturan daerah dinyatakan tidak berlaku apabila dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan peraturan daerah yang setingkat. Oleh karena itu pergantian kepala daerah tidak berari peraturan daerah pada masa jabatannya tidak berlaku, karena harus ada peraturan daerah setingkat lain atau peraturan yang lebih tinggi yang mencabut dan menyatakan peraturan daerah yang lama tidak lagi berlaku.

Dinyatakan tidak berlaku juga apabila bertentangan dengan Undang-Undang dan dibatalkan oleh Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan Judicial Review terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan :
Mahkamah Agung berwenang:

a. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain;

b. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan

c. Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang

Di dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 juga dinyatakan :

“Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang di duga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”

Sebelumnya Kementerian Dalam Negeri atau Gubernur memiliki kewenangan untuk mencabut peraturan daerah, namun pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016, kewenangan Kemendagri atau Gubernur untuk melakukan executive review terhadap peraturan daerah kabupaten/kota dan provinsi dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Jadi berdasarkan uraian diatas, sekarang hanya Mahkamah Agung yang memiliki wewenang untuk menguji dan/atau membatalkan peraturan daerah.

Keberlakuan peraturan daerah

Untuk mengetahui keberlakuan suatu peraturan daerah dapat dilihat di :

1. Penelusuran Data dan Informasi Hukum (JDIH) suatu Kabupaten Kota.
2. Dapat dilihat di Lembaran Daerah yang merupakan bagian dari proses Pengundangan Peraturan Daerah.

Demikian jawaban dari kami semoga bermanfaat.

JOSEPH M.E PAUNER, S.H
KONSULTAN HUKUM JAKARTA

KOMENTAR
Tag
Show More
Back to top button
Close
Close