Konsultasi Hukum

Dampak Hukum dan Kedudukan Anak dalam Nikah Siri

Pertanyaan
Saya ibu Marta beragama Islam, 3 tahun lalu saya menikah siri dan telah memiliki satu orang anak. Belakangan saya baru mengetahui bahwa suami saya sebelumnya sudah mempunyai istri.

Pernah pada suatu waktu saya meminta kepada suami saya untuk mengesahkan perkawinan kami secara hukum walaupun saya rela untuk dijadikan istri kedua, tetapi suami saya menolak dan ia juga tidak mau menceraikan saya.

Pertanyaan saya, apa dampak hukum terhadap perempuan yang melakukan nikah siri? dan bagaimana kedudukan anak saya, apakah anak saya disebut anak tidak sah?
Terimakasih
Ibu Marta di Palembang

Jawab
Terimakasih atas pertanyaan ibu Marta,
Nikah Siri adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan norma agama atau adat istiadat, secara agama nikah siri dipandang sah selama terpenuhi rukun dan syaratnya, tetapi menurut norma hukum negara pernikahan siri tidak diakui karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama.

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Namun dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Artinya pada pasal tersebut di atas mewajibkan pencatatan perkawinan untuk mendapatkan akta perkawinan.

Akta perkawinan adalah sebagai bukti telah dilangsungkannya perkawinan, bukan yang menentukan sah tidaknya perkawinan, hanya saja ketiadaan bukti inilah yang menyebabkan anak maupun istri dari perkawinan siri tidak memiliki legalitas di hadapan negara, untuk itu perkawinan siri memang sah secara norma agama. Tetapi, tidak memiliki kekuatan hukum dan karenanya dianggap tidak pernah ada dalam catatan Negara, dengan kata lain, perkawinan siri tidak diakui oleh negara.

Menjawab pertanyaan ibu, Adapun dampak hukum bagi perempuan yang melakukan nikah siri antara lain;
Jika ia mempunyai anak, maka anak-anak akan kehilangan hak-hak konstitusinya lantaran tidak diakui dan tidak tercatat negara.
Perempuan sulit menuntut hak nafkah untuk dirinya dan anak-anaknya jika terjadi perceraian.

Jika terjadi perceraian dalam pernikahan siri dan perempuan ingin menikah lagi secara sah dengan orang lain, status pernikahan siri juga bisa menjadi ganjalan, karena tidak adanya legalitas berupa buku nikah sebagai bukti diakuinya pernikahan sebelumnya oleh Negara.

Dalam hal ini dampak negatif dari pernikahan siri tentu saja sangat merugikan kaum perempuan, oleh karena itu sedapat mungkin dihindari.

Kemudian untuk kedudukan anak yang dilahirkan diluar perkawinan terdapat pada pasal 43 ayat (1) Undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 .

Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Artinya pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut tentunya berlaku apabila terlebih dahulu dilakukan pembuktian melalui ilmu pengetahuan dan teknologi seperti tes DNA dan lain sebagainya yang menyatakan bahwa benar anak di luar nikah tersebut memiliki hubungan darah dengan laki-laki sebagai ayah biologisnya itu.

Oleh karena adanya hubungan nasab anak luar nikah dengan bapak biologisnya tentu menimbulkan konsekwensi adanya hak dan kewajiban antara anak luar nikah dan bapak biologisnya, baik dalam bentuk nafkah, waris dan lain sebagainya.

Tetapi jika selama belum ada putusan pengadilan mengenai pengakuan sang ayah terhadap anak hasil pernikahan siri, maka anak tersebut menurut Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan jo. pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, tidak berhak mewaris dari ayahnya sebab si anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.

Eka Intan Putri, S.H., M.H.
Advokat/Ketua LKBH Intan

KOMENTAR
Tags
Show More
Close