Dampak Corona, XL Axiata dan Indosat Ooredoo Minta Tunda Setoran PNBP Setahun

Dampak Corona, XL Axiata dan Indosat Ooredoo Minta Tunda Setoran PNBP Setahun

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Industri telekomunikasi dinilai masih memerlukan dukungan dari pemerintah di tengah pandemi Covid-19. Presiden Direktur & CEO XL Axiata, Dian Siswarini mengatakan bentuk konkret dukungan itu ialah melonggarkan setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga 12 bulan ke depan.

Sejauh ini, pemerintah melalui peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Nomor 3 tahun 2020 tentang Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi Layanan Pos Universal, BHP Telekomunikasi, Kontribusi USO, dan Biaya Izin Penyelengaraan Penyiaran telah memberikan kelonggaran untuk menunda. Namun, penundaan itu hanya berlangsung 2 bulan. Semula jatuh tempo pada 30 April 2020 dan diundur pada 30 Juni 2020.

“Pada 24 Maret lalu, melalui Asosiasi Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) mengirim proposal ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dengan tembusan ke Kementerian Koordinator Perekonomian (Kemenkoperekonomian) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menunda pembayaran PNBP. Alhamdulillah pada 29 April Kemenkeu menyatakan penundaan PNBP dapat diakomodasi kementerian terkait. Kemudian pada tanggal 6 Mei terbit PM No 3 tahun 2020 yang menyebutkan dapat penundaan 2 bulan,” jelas Dian dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama DPR RI Komisi VI, Senin (12/5/2020).

“Meski begitu, kami masih berharap Kemkominfo dapat mengabulkan permohonan kami yakni untuk PNBP tahun buku 2020 dapat dilakukan selama 12 bulan tanpa denda sesuai dengan surat yang disampaikan ATSI,” jelas Dian.

Hal senada juga diungkapkan oleh Director & Chief Strategy and Innovation Officer Indosat Arief Musta’in. Dalam rapat tersebut, ia juga menyampaikan agar permohonan industri telekomunikasi dapat dikabulkan.

“Industri juga masih memerlukan dukungan berupa penundaan PNBP. Kami berharap dikabulkan permohonan kami yang 12 bulan itu di saat kita sedang menghadapi kondisi atau kondisi masa mendatang hingga normal kembali,” ungkap dia.

Jamalul Izza, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), memberikan apresiasi terhadap kebijakan relaksasi berupa penundaan pembayaran BHP telekomunikasi dan kontribusi USO 2019 yang jatuh tempo pada 30 April 2020. Sebab sudah sesuai dengan surat APJII kepada pemerintah soal perlunya penundaan pembayaran BHP telekomunikasi dan kontribusi USO yang disampaikan sejak Maret lalu.

“Pemerintah RI melalui Kemkominfo memahami dan menyadari penyebaran Covid-19 menimbulkan dampak besar secara sosial-ekonomi di Indonesia, termasuk sektor telekomunikasi, pos, dan penyiaran,” ujar Jamalul Izza dalam keterangan persnya, Kamis (7/5).

Menurut Jamal, ini kabar positif bagi para anggota APJII yang mencapai 500 perusahaan jasa internet (ISP). Pasalnya insentif penundaan pembayaran BHP telekoumiuasi dan dana USO ini bisa membantu anggotanya bernapas lebih panjang menghadapi situasi bisnis internet yang sedang merosot akibat pandemic Covid-19.

Dari 500 ISP anggota APJII, lebih dari 70 persen bisnis mereka bertumpu pada sektor korporasi atau business to business (B2B). Padahal diketahui sektor ini juga terdampak Covid-19 yang membuat penjualan/pendapatan mereka menurun drastis. Akibatnya trafik jasa internet mereka pun ikutan anjlok.

“Sebagian besar anggota kami justru kencangkan ikat pinggang. Kebijakan work froim home (WFH) hanya berdampak pada anggota kami yang memiliki izin seluler (6 anggota) dan yang memiliki jaringan jaringan kabel fiber to the home (FTTH),” ungkap Jamal.

Sayangnya, kata Jamal, insentif Penundaan Pembayaran tersebut hanya memberikan perpanjangan 2 bulan. Asosiasi sebenarnya mengharapkan insentif ini bisa berlangsung sampai akhir tahun 2020 sehingga para anggota bisa memiliki waktu cukup untuk menata kembali bisnis internet mereka bila pandemi Covid-19 benar-benar berakhir, yang mana hal ini juga belum ada yg bisa memastikan akan berakhir kapan.

Seperti tercantum peraturan Kemkominfo tersebut, insentif pengaturan jatuh tempo ini diatur dengan detail berikut; pembayaran BHP telekomunikasi dan USO khusus tahun buku 2019 yang semula jatuh tempo pada 30 April 2020 menjadi 30 Juni 2020.

Sementara pembayaran kontribusi Penyelenggaraan LPU 2019 yang semula jatuh tempo pada 31 Mei 2020 menjadi 31 Juli 2020; dan pembayaran Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dari 30 April 2020 menjadi 30 Juni 2020.