Opini

Covid-19: Dilema Kesehatan dan Ekonomi

Oleh: Dr. HM Amir Uskara, MKes
Angota DPR RI/Ekonom

Ambigu menghadapi pandemi Covid-19 selesai? Tampaknya ya, setelah Presiden Jokowi membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasion. Itu idealnya. Tapi melihat kompleksitas masalahnya, kita hanya bisa berharap semoga Komite tersebut berhasil menangani dua persoalan mendasar di atas.

Kita tahu, sejak pandemi meletus akhir tahun 2000, pemerintah gamang memilih, mana yang harus diatasi lebih dulu: kesehatan atau ekonomi. Bila kesehatan duluan, ekonomi lumpuh. Sebaliknya, bila ekonomi duluan, kesehatan lumpuh. Dua pilihan ini seperti kisah orang mendapatkan buah simalakama. Diambil ayah mati. Dibuang ibu mati.

Untuk mengatasi hal itu, Presiden membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasion (KPC&PEN), Senin (20/7) lalu melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020. Tujuannya agar kebijakan penanganan kesehatan era pandemi corona dan pemulihan ekonomi berjalan sinergis dan terintegrasi.

Dilema antara melakukan intervensi kesehatan atau intervensi ekonomi di masa pandemi, memang kompleks. Ini bisa dilihat dari ‘keputusan gonjang-ganjing” dalam menentukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Saat itu, misalnya, timbul dilema — tetap menjalankan moda transportasi dan membuka pabrik di masa PSBB dengan konsekwensi pertumbuhan corona terus naik. Di pihak lain, memperketat PSBB — menutup transportasi dan pabrik untuk sementara — dengan kosekwensi, pertumbuhan ekonomi turun. Setelah itu muncul wacana untuk melakukan relaksasi PSBB sementara, dengan konsekuensi angka-angka pasien positif dan meninggal terus naik.

Dari gambaran itu, pemerintah kelihatannya bimbang — mana kebijakan yang harus didulukan. Ekonomi atau kesehatan. Kebimbangan ini berimbas kepada perilaku publik. Sehingga banyak pelanggaran dalam PSBB. Masyarakat melanggar ketentuan PSBB, baik untuk kepentingan pribadi maupun bisnis. Padahal, bila pemerintah tegas, pelanggaran besar-besaran terhadap PSBB kemungkinannya kecil. Kenapa?

Menurut survei Edelman Trust Barometer (2020), Trust and the Covid-19 Pandemic — sebetulnya pemerintah mendapat kepercayaan tinggi dari publik untuk mengatasi pandemi. Di Mei 2020, pemerintah mendapatkan indeks kepercayaan publik 65 poin di atas LSM dengan indeks 62 poin; bisnis 62 poin; dan media 56 poin. Survei dilakukan di Kanada, China, Perancis, Jerman, India, Jepang, Meksiko, Saudi Arabia, Korea Selatan, Inggris and Amerika Serikat dengan total responden 13,200 orang. Indeks kepercayaan di Mei 2020 terhadap negara tersebut meningkat 11 poin dari indeks Januari yang berada di posisi 54 poin.

Di Januari 2020, awal pandemi, posisi indeks negara masih berada di bawah indeks LSM dengan indeks 58 poin dan bisnis dengan indeks 58 poin. Seiring dengan meruyaknya pandemi, kepercayaan publik terhadap pemerintah makin tinggi. Kepercayaan publik yang tinggi ini terdapat pada upaya mengantisipasi pandemi (73), menginformasikannya ke publik (72), memberikan bantuan dan dukungan ekonomi (86), membantu penduduk menghadapi pandemi (72), dan mengembalikan ke situasi normal (79). Data tersebut, tampaknya kompatibel juga untuk Indonesia.

Dari indeks kepercayaan publik terhadap pemerintah di atas, terlihat aspek pandemi dan ekonomi mendapat apresiasi publik yang seimbang. Ini artinya, bila kebijakan pemerintah pilih kasih, publik pun akan meragukan kemampuan negara dalam melindungi rakyatnya. Barangkali itulah sebabnya, di tengah meningkatnya kasus positif corona, Presiden Jokowi minta kabinetnya harus kerja keras dalam menyalurkan bantuan sosial, bantuan untuk usaha kecil dan menengah, dan stimulan untuk usaha besar.

Tapi apa yang terjadi di lapangan? Serapan angaran bantuan ekonomi dan kesehatan untuk mengatasi dampak pandemi tidak berjalan semestinya. Untuk bantuan sosial terserap 38 persen, bantuan UMKM (Usaha Kecil Menengah & Usaha Mikro) 25 persen, insentif usaha 13 persen, dan kesehatan (pandemi) baru 19 persen. Padahal semua jenis bantuan tersebut sangat penting untuk mengatasi penurunan pertumbuhan ekonomi di era pandemi. Terutama bantuan kesehatan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2020 berkisar -5,1 persen hingga -3,5 persen, dengan titik tengah -4,3 persen. Hal ini terjadi, tambah Sri Mulyani karena penurunan tajam di berbagai sektor, mulai dari manufaktur, perdagangan, pertambangan dan transportasi.

Tantangannya apakah pada semester ketiga dan keempat terjadi pemulihan ekonomi, hal itu tergantung daya serap anggaran untuk semua sektor, khususnya kesehatan dan UMKM. Faktor kesehatan ini penting karena menjadi motor dari gerakan pemulihan ekonomi. Jika pandemi corona teratasi dan ekonomi UMKM meningkat, niscaya Indonesia selamat dari kebangkrutan akibat resesi. Sebab UMKM adalah katup pengaman yang mampu menggerakkan sektor ril sekaligus mampu menyerap tenaga kerja, sekitar 97% dari seluruh tenaga kerja nasional. UMKM juga mempunyai kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) sekitar 57%. Kontribusi UMKM terhadap PDB, kata Menkeu Sri Mulyani, bisa ditingkatkan jika mereka mendapat akses perbankan.

Tantangan berikutnya, apakah Indonesia mampu bangkit di tengah krisis ekonomi global akibat pandemi? IMF dalam laporannya A Crisis Like No Other, An Uncertain Recovery, Juni 2020, menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia rerata minus 4,9 persen.

Rinciannya, negara negara maju, tulis IMF, pertumbuhannya rerata minus 8 persen. Sedang negara berkembang rerata minus 3 persen. Hanya satu negara yang pertumbuhan ekonominya positif 1 persen, yaitu Cina. Sedangkan Indonesia pertumbuhan minusnya paling kecil, hanya 0,3 persen — jauh lebih baik ketimbang negara-negara berkembang lain.

Prediksi IMF ini tentu membanggakan: Bahwa Indonesia tidak akan jatuh terpuruk seperti Spanyol dan Itali yang pertumbuhannya minus 12,5 persen. Tapi kebanggaan tersebut jangan sampai melenakan kita. Sebaliknya, prediksi IMF tersebut hendaknya memacu kita untuk mengatasi secara serius krisis kesehatan dan ekonomi. Indonesia punya potensi bangkit dari keterpurukan akibat pandemi yang sangat besar. Kekayaan alam dan iklim yang mendukung pemulihan ekonomi, sudah seharusnya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk mengatasi krisis; sekaligus untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang mandiri dan berada di atas kaki sendiri.

Dari perspektif itulah kita berharap KPC&PEN mampu melakukan apa yang diinginkan pemerintah dan rakyat Indonesia. Pandemi teratasi. Dan ekonomi pulih. Semoga.

KOMENTAR
Tag
Show More
Back to top button
Close
Close