Politik

Cegah Radikalisme, Pelaksanaan UU Perlindungan Anak Harus Dimaksimalkan

JAKARTA, SENAYANPOST.com -Pelibatan anak dalam bom hunuh diri membuat masyarakat gelisah. Muncul kesan bahwa negara belum maksimal melaksanakan Undang-undang (UU) No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

“Pelibatan anak dalam kasus bom bunuh diri di Surabaya itu menjadi fakta yang menjelaskan bahwa masih ada kelemahan atau kesalahan negara dalam melindungi anak-anak. Negara, melalui pemerintah daerah setempat, tidak bisa berbuat apa-apa ketika anak-anak itu tidak diizinkan sekolah oleh orang tuanya,” demikian Ketua DPR Bambanf Soesatyo, Minggu (20/5/2018).

Menurut Bambang negara seakan tidak peduli ketika anak-anak itu diindoktrinasi dengan pandangan atau nilai-nilai kehidupan yang sesat.

Negara uga tak bisa berbuat maksimal ketika para ideolog leluasa mencekoki doktrin dan nilai-nilai kehidupan yang menysatkan.

Padahal, penyebaran dan penyusupan pandangan atau benih-benih radikalisme yang menyasar remaja dan anak bukan fenomena baru.

Dalam beberapa tahun belakangan ini, kegiatan menyusupkan pandangan radikalisme itu bahkan sudah dilakukan secara terbuka melalui materi yang disisipkan pada buku pelajaran.

“Kasus penyisipan pandangan sesat terhadap anak-anak usia belajar itu sudah beberapa kali ditemukan. Maka negara harus menghentikannya melalui UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,” tegasnya.

Pasal 59A UU ini menegaskan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.

Selain itu, kata politisi Golkar itu, para ideolog yang mengajarkan dan menebarkan benih-benih radikalisme tidak boleh lagi diberi ruang.

“Negara harus segera bertindak terhadap siapa saja yang menebarkan benih-benih radikalisme pada anak dan remaja,” ujarnya.

Karena itu, atas nama kepentingan masa depan bangsa dan negara, pemerintah perlu menjalin kerja sama dengan semua organisasi keagamaan di dalam negeri untuk merumuskan strategi menangkal radikalisme pada anak dan remaja.

“Biarlah para pemuka agama menetapkan apa yang benar dan apa yang salah. Berdasarkan penetapan dari para pemuka agama itulah negara bertugas untuk mereduksi atau menghentikan penyebarluasan ajaran-ajaran yang salah itu kepada remaja dan anak-anak,” pungkasnya. (MU)

KOMENTAR
Tags
Show More
Close