Hukum

Cegah Korupsi, LPDB Gandeng BSR Center sebagai Pendampingan Hukum

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Guna mencegahan terjadinya tindak pidana korupsi, Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB KUMKM) menggandeng Bibit Samad Rianto (BSR) Center sebagai pendampingan hukum, yang penandatangannya dilakukan di Jakarta, Senin (8/10/2018).

“Langkah ini bisa menjembatani MoU dengan aparat penegak hukum (APH) lain seperti Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK,” kata Dirut LPDB KUMKM Braman Setyo, Senin.

MoU ini, lanjutnya, berisi persamaan pandangan hukum terkait proses pemberian pinjaman dan pemisahan sanksi administratif dan pidana.

“Jika APH mendapat laporan penyimpangan dana bergulir dan atau menemukan adanya pelanggaran dana bergulir, maka perlu dikoordinasikan atau dilaporkan terlebih dahulu kepada LPDB (tim hukum),” ungkap Braman.

Apabila dinyatakan kesalahan atau pelanggaran hanya pada taraf administratif, misalnya kelengkapan pendukung, dan lain-lain, maka APH tidak meneruskan pada proses pidananya.

“Apabila dari tim hukum LPDB dinyatakan ada pelanggaran prosedur dan atau pelanggaran hukum dan atau adanya gratifikasi atau penerimaan materi, maka APH dapat melakukan proses pidananya,” katanya.

Selain itu, lanjut Braman, MoU juga memberikan pendampingan hukum dalam hal proses pemanggilan oleh APH, baik pemberian keterangan hingga pemanggilan saksi.

“Melakukan riviu prosedur pemberian pinjaman dan menjembatani penyamaan persepsi dengan APH dan memetakan potensi permasalahan hukum terhadap mitra-mitra bermasalah saat ini dan memberikan solusi penanganannya,” kata Braman. (JS)

KOMENTAR
Tags
Show More
Close