Parlemen

Cegah Covid-19 Di Lapas, PPP: Presiden Bisa Beri Grasi dan Amnesti Secara Selektif

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Menyusul seruan dari Komisi Tinggi HAM PBB dan langkah beberapa negara lain terkait pencegahan corona di penjara-penjara yang ada, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) DPR RI mengingatkan Pemerintah bahwa over kapasitas yang terjadi di banyak lembaga pemasyarakatan (Lapas) berpotensi besar menyebabkan tersebarnya virus corona.

“Sehingga di lingkungan lapas tidak terkendali. Namun, jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) mau memberi grasi atau amneati maka harus dilakukan secara seleltif,” ujar Arsul Sani, Penasehat FPPP DPR RI yg juga anggota Komisi III DPR RI, Minggu (29/3/2020).

Menurut Sekjen PPP itu jumlah narapidana dan tahanan di seluruh Lapas dan rumah tahanan (Rutan) yang ada di bawah Ditjen Pemasyarakatan berkisar 270 ribuan dan begitu banyak Lapas yang over kapasitas.

Untuk itu, Arsul meminta agar Presiden mempertimbangkan pemberian amnesti umum atau grasi secara selektif terhadap narapidana (Napi) kasus tertentu. Yang antara lain bisa dipertimbangkan untuk mendapat amnesti umum atau grasi adalah napi yang statusnya hanya penyalahguna narkoba murni dan Napi tindak pidana yang tidak masuk kejahatan berat serta sifatnya personal.

“Dari data Ditjen Pas Kemenkumham yang ada, jumlah napi kasus narkoba ini ada di sekitar separuh dari total napi yang menghuni Lapas di seluruh Indonesia saat ini. Karena itu, pemberian amnesti umum atau grasi kepada penyalahguna murni narkoba akan mengurangi beban over kapasitas lapas yg cukup signifikan. Presiden memiliki kewenangan konstitusional untuk memberikan amnesti dan grasi ini berdasar Pasal 14 UUD 1945,” tutur Wakil Ketua MPR RI itu.

Namun Arsul tetap mengingatkan bahwa untuk Indonesia, amnesti umum atau grasi ini hanya untuk napi penyalahguna murni narkoba, bukan untuk pengedar apalagi bandar.

Sejatinya kata Arsul, Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 ttg Narkotika mengamanatkan penyalahguna narkoba yg non pengedar dan bandar itu untuk direhabilitasi, namun selama ini penegak hukum tetap saja memproses hukum yg berujung penjara bagi mereka spt jg pengedar dan bandar saja. Alasannya menggunakan pasal 111 sd 114 UU Narkotika yakni krn ada unsur memiliki.

Untuk memungkinkan Presiden memberikan amnesti atau grasi ini, Arsul meminta Menkumham menyiapkan data dan juga kajian tentang napi-napi mana yang pantas mendapatkannya.

“Seelain napi penyalahguna murni narkoba juga beberapa tindak pidana lain yang hakikatnya adalah kejahatan yang merugikan orang-perorang saja dengan jumlah kecil seperti penipuan, penggelapan, pencurian non kekerasan, penganiayaan ringan lainnya,” pungkasnya. (WS)

KOMENTAR
Tag
Show More
Back to top button
Close
Close