Catatan dari Senayan

Wajah Reuni 212 dan Pemihakan Pers Kita

Perhelatan Alumni 212 di Monas Jakarta telah berlalu seminggu yang lalu. Buntutnya tak berhenti di situ. Sampai saat ini ada dua hal menonjol yang menjadi silang pendapat, jumlah peserta yang hadir dan minimnya liputan pers. Soal motif dan kualitas reuni hampir tak lagi dipedulikan. Banyak isu lain yang menarik perhatian masyarakat dan pengamat.

Adalah Prabowo Subianto yang membuka perdebatan soal jumlah peserta dan sepinya liputan pers. Entah kapasitasnya sebagai apa dalam reuni itu dia tak terima peserta banyak disebut hanya puluhan ribu. Maunya jutaan orang, bahkan secara eksplisit dia menyebut angka 11 juta. Lalu dia juga marah karena sepinya pemberitaan liputan pers. Faktanya memang hanya satu koran yang memberitakan sebagai head line di halaman satu. Pers mains stream dituding menyembunyikan sukses perhelatan reuni 212. Media cetak dan media elektronik, utamanya televisi, terkesan tak menganggap penting momen langka itu.

Akibatnya, Prabowo menyumpahi jurnalis yang alpa dengan tugasnya. Dia mengajak publik untuk tidak memercayai pers kita sebagai salah satu pilar demokrasi. Pernyataan Prabowo ramai diperbincangkan di media sosial. Pers sendiri tak serius menanggapi tudingan Prabowo. Hanya satu-dua jurnalis melalui medsos mengompori kemarahan Prabowo. Ada istilah “bunuh diri massal”, “pers harus menanggung malu”, dan sebagainya.

Ihwal jumlah peserta rasanya tak perlu diperpanjang. Sudahlah, kita sebenarnya tak bodoh-bodoh amat untuk bisa menghitung. Berapa luas lahan Monas dan berapa kapasitas jalan-jalan luberan di sekitarnya. Jika dihitung benar malah akan mempermalukan klaim-klaim emosional itu. Yang ingin diulas di sini soal sepinya pemberitaan pers.

Pers sebetulnya mempunyai kaidah dan langgamnya sendiri. Di zaman dulu pers Indonesia diarahkan sebagai pers pembangunan memang diatur-atur pemerintah, karena diperlukan Surat Izin Terbit (SIT) dan Surat Izin Penerbitan Pers (SIUPP). Intinya dengan lembaga perizinan itu agar pemerintah dapat mengendalikan pers. Sejak jatuhnya rezim Orde Baru, pers ikut arus besar reformasi. Pemerintah dan institusi mana pun tak lagi bisa mengatur-atur pers.

Pers bebas dalam memberitakan. Tak perlu khawatir pers melenceng. Ada Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Walalau pun ada istilah pers sebagai industri, pers konglomerasi, toh pers di mana pun tetap berorientasi kepada khalayak pembaca dan penontonnya. Kalau selera pembaca dan pemirsa ditinggalkan, pers juga akan ditinggalkan khalayak. Sejarah telah mengajarkan, pers partisan tidak pernah survive.

Mereka akan mati perlahan. Minat khalayak surut, surut pula minat pengiklan. Bayangkan pers tanpa iklan dipastikan akan tercerabut nyawanya.Jadi dalam konteks pemberitaan Reuni 212, kita harus kembalikan ke sikap pers sendiri. Mereka memiliki yang namanya policy redaksional, mereka mempunyai rumusan “layak berita”.

Ada juga tugas edukasional pers. Misalnya ada yang menyebut Reuni 212 itu untuk mempersatukan umat Islam, bisa jadi pers punya pandangan lain, misalnya Reuni itu justru dinilai sebagai upaya pembelahan umat. Komunitas 212 menyebut Reuni itu menggerakkan ekonomi sebagai gearakan produktif, boleh jadi pers menganggap sebaliknya.

Banyak dana terhambur untuk kegiatan kontra produktif. Berapa besar biaya pengamanan dengan 20.000 personel polisi dan TNI yang dikerahkan di sekitar Monas. Atau kegiatan ekonomi masyarakat yang terhambat selama sehari, karena Monas berdekatan dengan pusat perekonomian.

Memahami hal ini sebaiknya kita percayakan kepada pers tentang proporsionalitas pemberitaaan. Tak perlu main tuding dan mendiskreditkan mereka. Sebab kalau pers memberitakan lebih detil dan proporsional bisa jadi malah akan menampakkan wajah bopeng-bopeng dari helatan Reuni 212 itu sendiri. Misalnya dengan melacak para peserta Reuni, benarkah mereka berangkat secara sukarela tanpa ada yang membiayai, lalu content dari acara itu apakah lebih dominan diisi doa-doa, ataukah pidato dan nyanyian hujatan terhadap pasangan calon Presiden tertentu. Juga kualitas yang hadir yang dulu banyak dihadiri tokoh-tokoh ulama terkemuka, mereka tak muncul lagi dan kini tinggal dipenuhi politisi. Berikutnya apakah Reuni ini bermotif keagamaan atau politik?

Pers sebenarnya tetap sebagai cermin dari masyarakatnya. Jangan sampai karena “buruk muka cermin dibelah”. Jangan sampai pers yang selalu dipersalahkan dan dikambinghitamkan tanpa memahami independensi, fungsi dan dinamika pers itu sendiri.

Walaupun demikian protes terhadap pers ada baiknya direspon secara positif. Ternyata model pemberitaan pers saat ini belum sepenuhnya dipahami sebagian masyarakat. Pers perlu juga melakukan instrospeksi agar tak ada lagi tudingan miring menyangkut keberpihakan di tahun politik menjelang pilpres ini.

Salam.

KOMENTAR
Tags
Show More
Close