Konsultasi Hukum

Cara Menghitung Batas Akhir Permohonan Pembatalan Hasil Pileg dan Pilpres

Hasil penetapan perolehan suara Pemilihan legislative dan Pilpres sudah ditetapkan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum pada dini hari tanggal 21 Mei 2019 kurang lebih jam 01.45 atau mendekati jam 02, padahal saat-saat seperti itu adalah orang-orang atau peserta pemilu banyak yang sedag tidur lelap, sebelumnya dalam berita akan di umumkan tanggal 22 Mei 2019.

Pertanyaan, bagaimana cara menghitung waktu batas akhir pendafataran di Mahkamah Konstitusi bagi yang merasa keberatan atas putusan perhitungan perolehan suara dan didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, apakah ada perbedaan dimana peserta pileg menggunakan jam sedangkan pilpres menggunakan hari.

Sugeng, Jakarta

Pertanyaan cukup bagus walau agak terlambat, mengingat untuk anggota DPR, DPD, dan DPRD waktu pendafataran sudah berjalan, tetapi tidak ada salahnya untuk memberi pengetahuan tentang batas waktu akhir pendaftaran.

Mengingat Perselisihan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu sedangkan dalam perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dapat memengaruhi penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam praktek penentuan batas waktu biasanya sudah diatur dalam undang-undang, hanya saja banyak yang berbeda cara menafsirkan terkadang ada yang terulis dengan jam, jam kerja dan hari dari tiga waktu sudah jelas masa akhirnya.

Perlu diperjelas terkait penentuan masa berlaku dan batas akhir, penggungaan “jam” berarti satuan jumlah jam, “jam kerja” adalah waktu jam kerja yang ditetapkan oleh suatu intansi pemerintah, misal jam kerja dari jam 08 s/d jam 17.00 sedangkan “hari” adalah waktu 24 jam dalam sehari.

Apabila dihubungan dengan Undang-Undang Pemilu pasal 474 untuk menentukan batas waktu akhir pendafataran permohonan pembatalan penetapan perolehan suara ke Mahkamah Konstitusi, maka antara Pileg dan Pilpres diatur berbeda sebagai berikut:

Pasal 474 ayat 2 (dua) mengatur Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU.

Sangat jelas mengatur paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan, dengan demikian masa berlakunya sejak diumumkan, contoh saat diumumkan tanggal 21 Mei 2019 jam 01.45, maka untuk menghitung waktumya:

24 jam pertama, 21 Mei 2019 jam 01.45 s/d jam 22 Mei 2019 jam 01.45
24 jam kedua, 22 Mei 2019 jam 01.45 s/d jam 23 Mei 2019 jam 01.45
24 jam ketiga, tanggal 23 Mei 2019 jam 01.45 s/d 24 Mei 2019 jam 01.45

Sehingga pendaftaran terakhir dalam waktu 3 x 24 jam berakhir pada tanggal 24 Mei 2019 jam 01.45 dini hari dan apabila lebih dari waktu tersebut pendaftaran tidak akan diterima.

Pasal 475 ayat 1 mengatur dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.

Dalam satu hari terdapat waktu 24 jam, undang-undang mengatur dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan dengan demikian cara menghitungnya sebagai contoh ditetapk pada tanggal 21 Mei 2019 jam 01.45 dalam hal ini harus diabaikan mengenai jumlah jam tetapi harur berdasarkan pada hari, cara menghitungnya :

Hari pertama, 21 Mei 2019 jam 01.45 s/d jam 22 Mei 2019 jam 24.00
Hari kedua, 22 Mei 2019 jam 00.00 s/d jam 23 Mei 2019 jam 24.00
Hari ketiga, tanggal 23 Mei 2019 jam 00.00 s/d 24 Mei 2019 jam 24.00

Sehingga batas akhirnya dalam waktu 3 hari jatuh pada pada tanggal 24 Mei 2019 jam 24.00, hal ini berdeda dengan batas waktu dari peserta pileg.

Demikian jawaban ini semoga bermanfaat. Terima kasih,
Supriyadi Adi,S.H,M.H / Konsultan Hukum

KOMENTAR
Tags
Show More
Close