Politik

Caleg PD Gugat Penggelembungan Suara, Hakim MK Anggap Dalil Tak Jelas

Jakarta,SENAYANPOST.com– Caleg DPR RI dari Demokrat dapil Papua Barat Michael Wattimena mengugat hasil perselisihan Pileg 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pemohon menduga KPU melakukan kecurangan dengan menambahkan suara untuk sejumlah caleg dari partai yang lain.

“Bahwa ada penggelembungan suara terhadap caleg partai tententu,” kata kuasa hukum Michael Wattimena, M Ardy Mbalembout di persidangan sengketa Pileg 2019 di MK, Jl Medan Merdeka Barat, Kamis (11/7/2019).

Ardy menyebut dugaan kecurangan penambahan suara untuk caleg tertentu itu terjadi di Kabupaten Maybrat dan Manokwari. Hakim konstitusi Arief Hidayat pun menanyakan kejelasan dalil termohon tersebut.

“Bahwa ada penambahan suara ke caleg tertentu, caleg tertentu itu siapa dari mana?” tanya hakim konstitusi Arief.

“Nanti kami jelaskan dengan menghadirkan saksi di persidangan Yang Mulia,” jawab Ardy.

Arief meminta pemohon agar menjelaskan secara detail caleg tersebut. Sebab, menurut Arief bila dalil tak jelas akan memberi kesempatan termohon membantah dalil itu.

“Nggak bisa, ini harus ditunjuk sekarang supaya bisa direspons di sana (termohon). Kalau dalil ada nggak jelas dalil penggelembungan itu disebut penambahan saja suara terhadap partai caleg tertentu, dia harus tahu dimana biar bisa merespon. Kalau anda tidak jelas nanti di sana dia tidak menjawab, dalil pemohon tidak jelas, cukup dijawab gitu selesai anda, dipatahkan,” kata Arief mengingatkan pemohon.

Ardy kemudian hanya menyampaikan nama partainya saja yakni NasDem, Gerindra dan PDIP. Arief menilai hal itu masih kurang jelas.

Namun, pemohon bersikeras akan menjelaskan lebih detail dengan menghadirkan saksi saat persidangan. Mendengar itu, Arief mengingatkan ke pemohon soal tak semua perkara sengketa Pileg akan berlanjut.

“Kami akan menggelar rapat permusyawaratan hakim untuk menilai apakah perkara ini akan diputus dismisal artinya tidak dilanjut ke persidangan selanjutnya untuk memeriksa saksi. Itu akan disampaikan pada hari tanggal 22 Juli putusan dismissal. Sekarang lengkapi buktinya biar kita tahu bisa dilanjut apa tidak,” ujar Arief.

Selain ada dugaan penambahan suara, pemohon juga menemukan ketidaksesuai antara data pemilih dan data DPT di Manokwari. Menurutnya, ada perbedaan data dengan selisih 9.835 suara.

“Adanya ketidaksesuaian data yaitu jumlah pemilih sebanyak 87.226 lebih banyak dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 77.431 selisih sebanyak 9.835,” kata Ardy.

Dalam petitumnya, pemohon meminta MK memerintahkan termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Manokwari.

Michael Wattimena merupakan anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Demokrat. Ia kembali maju saat Pileg 2019 dari dapil Papua Barat.

Sumber: news.detik.com

KOMENTAR
Tags
Show More
Back to top button
Close
Close