Nasional

Busyro Muqoddas: Indonesia Darurat Demokrasi

YOGYAKARTA, SENAYANPOST.com – Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas mengatakan perjalanan politik selama 2019 Indonesia tidak lepas dari praktik oligarki politik dan oligarki bisnis.

Hal itu disampaikan dalam catatan kritis bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum nasional 2019 bertema “Keprihatinan Nasional dalam Darurat Demokrasi” Senin (30/12/2019) di Kantor PP Muhammadiyah Jalan Cik Ditiro, Yogyakarta.

Sejak 2004 sampai 2019, lanjutnya, Indonesia dipimpin dua periode presiden yang berbeda. Produk dari itu semuanya menurut Busyro adalah munculnya corporatocracy dengan karakter pengawetan dan pengamanan kekuasaan.

Dikatakan, dampak dari corporatocracy adalah cleptocrative (pemerintahan yang sarat dengan praktik korupsi).

Dampak selanjutnya, ujarnya, adalah munculnya struktur birokrasi yang diwarnai oleh neo-nepotisme, pengabaian prinsip meritokrasi dan pengarus-utamaan profesionalisme yang berbasis pada track record keunggulan integritas.

Sejak 2004 sampai 2019, dampak dari demokrasi transaksional-liberal adalah melipahnya jumlah pejabat yang tersandung kasus korupsi.

Setidaknya terdapat 266 swasta tersandung kasus korupsi, diikuti oleh anggota DPR/DPRD sebanyak 255, pejabat eselon I, II, dan III sebanyak 208, walikota/bupati dan wakil sebanyak 110, 27 kepala lembaga/menteri, 22 hakim, 20 gubernur, 8 jaksa, 7 komisioner lembaga negara, 6 korporasi, 4 duta besar, 2 politisi dan 118 kasus yang lain. (AS)

KOMENTAR
Tag
Show More
Back to top button
Close
Close