Lintas Daerah

Buruh di Bandung Sampaikan Enam Tuntutan

BANDUNG, SENAYANPOST.com – Perayaan Hari Buruh Internasional (May Day) 2018 di Bandung diwarnai penyampaian enam tuntutan kepada pemerintah pusat dan daerah.

“Terdapat dua tuntutan lokal dan empat tuntutan nasional. Pertama untuk isu lokal, gubernur supaya segera membenahi penetapan upah minimum sektoral (UMSK), permasalahan UMSK sampai hari ini masih menjadi persoalan,” ujar Ketua DPD Federasi Serikat Pekerja (FSP) Logam, Elektronik, dan Mesin (LEM) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jawa Barat Muhamad Sidarta di Gedung Sate, Bandung, Selasa (1/5/2018).

Menurut Muhammad Sidarta, belum adanya regulasi ditenggarai menjadi polemik penetapan UMSK. Dengan begitu, ia menuntut agar gubernur segera menerbitkan Perda atau Pergub tentang penetapan upah.

“Agar proses penetapan UMSK tahun 2019 dan seterusnya tidak lagi ada masalah dalam proses dan mekanismenya, maka FSP LEM SPSI Jawa Barat menuntut Gubernur Jawa Barat segera menerbitkan Perda/Pergub yang mengatur peroses penetapan UMSK Jawa Barat,” katanya.

Dengan belum adanya regulasi tersebut, ujarnya, UMSK 2018 Kota Bandung terpaksa hilang tanpa SK Gubernur karena penafsiran kajian yang berbeda antara Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung.

Kemudian isu lokal kedua terkait masalah penegakan hukum. Ia meminta agar pemerintah daerah melibatkan seluruh pihak termasuk buruh, serikat pekerja, kepolisian, dan imigrasi dalam penanganan masalah ketenagakerjaan.

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) merupakan salah satu isu nasional yang diangkat. Perpres tersebut dinilai memberikan kemudahan bagi TKA untuk bekerja di semua sektor usaha.

“Kami menolak tenaga kerja asing yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Seharusnya TKA bekerja di
jabatan tertentu atau jadi transfer knowledge bagi pekerja lokal,” katanya.

Kemudian PP 78/2015 Tentang Pengupahan yang dianggap pro upah murah dan mengeksploitasi tenaga buruh dituntut untuk dicabut. Ketimpangan upah sangat terjadi di Jabar seperti misalnya di Pangandaran UMK sebesar Rp.1.558.793 sementara di Karawang UMK mencapai Rp.3.919.291

“Kita juga menolak rencana revisi undang-undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,” kata dia.

Terakhir, ia meminta agar pemerintah menurunkan berbagai macam harga kebutuhan pokok yang selalu naik tanpa diimbangi kenaikan upah layak.

“Di Pangandaran dan Karawang harga kebutuhan pokok sama, telur, beras, ayam sama. Tapi upah kenapa harus beda. Pemerintah harus menyubsidi harga kebutuhan pokok,” katanya. (JS)

KOMENTAR
Tags
Lihat selanjutnya
Close