Korupsi

Bupati Nonaktif Lampung Utara Divonis 7 Tahun Penjara

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, Bandar Lampung menjatuhkan vonis tujuh tahun penjara untuk Bupati nonaktif Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara.

Menurut majelis hakim, Agung terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap dan gratifikasi terkait sejumlah proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara secara bersama-sama dan berlanjut.

“Mengadili, menyatakan terdakwa Agung Ilmu Mangkunegara telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut,” ucap Hakim Ketua Efiyanto di ruang sidang, Kamis (2/7/2020).

Agung juga hukum membayar uang pengganti Rp 74.634.866.000 subsider 2 tahun kurungan. Ia dihukum dengan pidana tambahan pencabutah hak politik untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun setelah selesai menjalani pidana pokok.

Menurut Majelis Halim, perbuatan Agung itu terbukti melanggar Pasal 12 huruf b UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP & Dakwaan Kedua Pasal 12 B jo Ps 55 (1) ke-1 jo Ps 65 KUHP.

Majelis hakim turut mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan meringankan. Untuk hal yang memberatkan, Agung selaku kepala daerah dengan kewenangan yang dimiliki seharusnya berperan aktif ikut mencegah praktik-praktik korupsi di wilayahnya namun tidak dilakukan, justru terdakwa ikut terlibat dalam melanggengkan praktik-praktik korupsi.

Selain itu, Agung telah melakukan lebih dari satu tindak pidana korupsi dan gratifikasi secara berulang. “Hal meringankan, terdakwa telah mengakui kesalahannya, terdakwa berlaku sopan selama di persidangan, dan terdakwa memiliki tanggungan keluarga,” imbuh hakim.

Terkait vonis tersebut baik Agung dan Jaksa Penuntut Umum pada KPK terlebih dahulu berpikur untuk mengajukan banding.

Sekadar ifirmasi, vonis itu lebih rendah dari tuntutan jaksa KPK yaktu hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider satu tahun kurungan. Agung juga dituntut membayar uang pengganti Rp 77,5 miliar.

Sebelumnya KPK telah ‎menetapkan enam orang sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan Pemkab Lampung Utara. Keenamnya yakni bupati nonaktif Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara; dan orang kepercayaan Bupati Lampung Utara, Raden Syahril (RSY).

Kemudian Kadis PUPR Lampung Utara, Syahbuddin (SYH); Kadis Perdagangan Lampung Utara, Wan Hendri (WHN); serta dua pihak swasta yakni ‎Chandra Safari (CHS) dan Hendra Wijaya Saleh (HSW).

Agung Ilmu Mangkunegara diduga menerima suap terkait proyek di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan ‎Lampung Utara dari pihak swasta, Chandra Safari dan Hendra Wijaya Saleh. Suap itu diterima melalui dua kadisnya Syahbuddin dan ‎Wan Hendri serta orang kepercayaan Agung, Raden Syahril.

KOMENTAR
Tag
Show More
Back to top button
Close
Close