Bung Karno, Natsir, dan NKRI

Bung Karno, Natsir, dan NKRI
Indra Iskandar

Oleh Dr Indra Iskandar

BUNG KARNO pencetus Pancasila, adalah seorang negarawan sejati. Obsesinya: mendirikan  Indonesia sebagai negara kesatuan dengan landasan Pancasila. Bagi Bung Karno, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)  harus merupakan wujud final dari nusantara yang membentang dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Rote. 

Namun demikian, mewujudkan NKRI yang berlandaskan Pancasila bukan hal mudah. Para pemimpin republikan, harus berjuang keras dan susah payah untuk mewujudkan NKRI tersebut. Ini terjadi karena penjajah Belanda dan tokoh-tokoh politik yang prokolonial berusaha menggagalkan cita-cita Bung Karno tersebut.

Beruntunglah negeri ini punya tokoh politik Islam bernama Muhammad Natsir. Dengan diplomasinya yang hebat, nasionalismenya yang tinggi, dan jejaring komunikasinya yang luas -- Natsir berhasil mewujudkan cita-cita Bung Karno tersebut. 

Jika hari  ini kita menikmati "kebesaran" Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka bangsa ini  berhutang budi kepada sosok   Muhammad Natsir tersebut. Ya, karena diplomasi dan kecerdasan  politik Natsir, maka NKRI dapat terwujud melalui jalan demokratis,  smooth, dan elegan pada 3 April 1950. 

Hari bersejarah itu,  menurut Bung Hatta,  merupakan  "Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Kedua". Kenapa? Karena di hari itu,  Indonesia yang tercerai berai menjadi 16 negara bagian,  kembali   bersatu.  Indonesia kembali  berdiri tegak sebagai negara kesatuan, sesuai amanat Pancasila dan UUD 45. 

Sebelum ada Mosi Integral,  Indonesia terpecah menjadi 16 negara bagian. Enam belas negara bagian ini, nota bene sebetulnya "rekayasa" Belanda untuk melemahkan Indonesia -- melalui pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS). Padahal keberadaan RIS,  bagi Indonesia bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Sejarah mencatat, Mosi Integral yang bersejarah itu diusulkan Mohamad Natsir -- pimpinan Fraksi Partai Masyumi di Parlemen Republik Indonesia Serikat. Tokoh politik yang turut mendukung  Mosi Integral adalah Soebadio Sastrosatomo, Hamid Algadri, Ir. Sakirman, K. Werdoyo,   A.M. Tambunan,  Ngadiman Hardjosubroto, B. Sahetapy Engel, Dr. Tjokronegoro, Moch. Tauchid, Amelz, dan H. Suradjuddin Abbas.

 Hampir semua wakil partai politik di parlemen mendukung Mosi Integral. Mereka  adalah wakil negara-negara bagian dalam RIS --  seperti Negara Dayak Besar, Negara Indonesia Timur, Negara Borneo Tenggara, Negara Borneo Timur, Negara Borneo Barat, Negara Bengkulu, Negara Biliton, Negara Riau, Negara Sumatera Timur, Negara Banjar, Negara Madura, Negara Pasundan, Negara Sumatera Selatan, Negara Jawa Timur, dan Negara Jawa Tengah.

Mosi Integral benar-benar sebuah terobosan brilian yang menjadi pembuka jalan bagi pulihnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui jalan demokratis dan terhormat. 

Setelah Mosi Integral disahkan parlemen, mereka (negara-negara bagian) membubarkan diri secara damai dan bersama-sama  kembali  menyatu dalam NKRI melalui prosedur parlementer. Dengan demikian, NKRI secara de facto dan de jure eksistensinya duakui dunia internasional.

Kilas Balik Menuju NKRI

Indonesia merdeka 17 Agustus 1945. Tapi   Belanda yang menjajah Indonesia, menolak deklarasi kemerdekaan 1945 tersebut. Itulah sebabnya, usai perang dunia dua (PD II), ketika  Jepang menyerah kepada Sekutu dan Soekarno-Hatta mendeklarasikan kemerdekaan RI, Belanda ingin masuk kembali ke Indonesia. Belanda menganggap Indonesia masih jajahannya. Dengan membonceng Sekutu yang hendak melucuti tentara Jepang di Indonesia, Belanda berusaha mengacaukan Indonesia dan mendelegitamasi Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Belanda tidak pernah berniat mengakui kemerdekaan Indonesia. Tapi berkat diplomasi tokoh-tokoh republikan yang handal seperti Agus Salim, Sutan Sjahrir, Tan Malaka, Bung Hatta, dan lain-lain  -- baik di dalam negeri maupun luar negeri -- eksistensi Indonesia sebagai negera merdeka dan berdaulat, tambah mantap. Makin banyak negara di dunia, terutama dari Asia dan Afrika yang mengakui kedaulatan Indonesia.

Pengakuan eksistensi kemerdekaan Indonesia di dunia internasional yang makin kuat, menjadikan ambisi Belanda untuk kembali menjajah Indonesia mulai "goyah".  Kepercayaan dirinya melemah. Akhirnya, atas desakan Kerajaan Inggris,  Belanda mau berunding dengan Indonesia di Linggarjati,  Cilimus,  Kuningan, 11-15 November 1946.

Sejarawan MC Ricklefs dari Monash University, Australia,  dalam bukunya A History of Modern Indonesia Since c. 1300 (2008), menyatakan: Perundingan Linggarjati  (PL) terjadi karena Jepang menetapkan status quo di Indonesia. Hal itu menyebabkan terjadinya konflik antara Indonesia dengan Belanda.  Peristiwa 10 November 1945 di Surabaya adalah salah satu dari konflik yang timbul akibat statusquo tersebut. 

Bagi Indonesia sendiri, Perundingan Linggarjati (PL) yang dipimpin Sutan Sjahrir dan Mohamad Roem merupakan starting point  internasionalisasi kedaulatan Indonesia.  Ketangkasan diplomat dan politisi Indonesia dalam memanfaatkan PL,  menjadikan delegasi Belanda yang dipimpin Gubernur Jenderal Dr. Van Mook menyurutkan ambisinya untuk menguasai Indonesia kembali. Alih-alih mendeligitimasi kemerdekaan Indonesia sesuai rencana  Amsterdam,  dunia internasional justru mendukung kedaulatan Republik baru itu. 

PL yang "dilambungkan"  para pemimpin republik ke dunia internasional, berdampak luas. Masalah kemerdekaan Indonesia, misalnya, menjadi isu internasional dan  mendapat perhatian  anggota elit PBB, khususnya Inggris. Usaha Belanda   menjadikan Indonesia tetap sebagai jajahannya, kandas. Di PL, Belanda akhirnya mengakui  kedaulatan Republik Indonesia -- meski yang diakui secara de facto,    hanya berdaulat di Pulau Jawa, Madura, dan Sumatera.

PL yang ditandatangani  25 Maret 1947 di  Jakarta menghasilkan empat poin krusial. Pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura. Kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia selambat-lambatnya pada tanggal 1 Januari 1949. Ketiga, Belanda dan Indonesia sepakat untuk membentuk negara Republik Indonesia Serikat (RIS). Keempat, RIS harus bergabung dengan negara-negara persemakmuran di bawah Kerajaan Belanda.

Dari empat poin hasil PL,  Indonesia sebetulnya dirugikan.  Betapa tidak! NKRI  yang dibangun berdasarkan Pancasila dan UUD 45 porak poranda diruntuhkan  kesepakatan PL. Tragisnya, kesepakata  PL pun dikhianati Belanda. 

Jangankan berusaha meninggalkan Indonesia sesuai poin dua PL,  Belanda justru melakukan agresi militer (pertama) berjuluk "Operatie Product".  Agresi Militer Belanda Pertama ini berlangsung  21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947. Belanda  menyerang beberapa daerah di Sumatera dan Jawa.  Belanda juga menyatakan PL tidak berlaku lagi.

PL gagal. Konflik militer yang diinisiasi Belanda merebak di mana-mana. Untuk menyelesaikan konflik itu, Indonesia kembali berunding dengan Belanda di sebuah kapal perang USS Renville yang tengah berlabuh di Tanjung Priok, Jakarta  8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Perundingan Renville (PR) dimediatori 3 negara:  Amerika Serikat, Belgia dan Australia. 

Ternyata Perjanjian  Renville (PR), hasilnya makin menyudutkan Indonesia. Wilayah Republik Indonesia, berdasarkan  "Garis Van Mook" sesuai kesepakatan  PR, makin sempit. Hanya meliputi Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Jawa Barat, Jawa Timur, dan Madura hilang. Jelas, Indonesia tersentak. Penolakan atas PR merebak di mana-mana. Akibat PR, misalnya, Kartusuwirjo membangkang, mendirikan negara Islam (Darul Islam) yang berbasis di Jawa Barat. Ia dan pasukannya tak mau hijrah ke Jateng, meski Jabar -- sesuai PR -- bukan lagi wilayah Indonesia.

Bayangkan, tentara Siliwangi di Jawa Barat yang legendaris, misalnya, harus hijrah --  long march -- ke Jawa Tengah. Hasil perjanjian Renville juga menimbulkan  konflik politik di Republik. Sebab banyak tokoh republikan yang menolak hasil Renville. Perdana Menteri Amir Sjarifudin yang mewakili Republik Indonesia di PR  pun dituduh telah "menjual tanah air" kepada Van Mook, wakil Belanda.  

Meski Indonesia sudah "kepepet" dan wilayahnya mengecil akibat PR, Belanda masih belum puas. Tetiba, hanya 11 bulan setelah PR diteken, secara sepihak, Belanda membatalkan kesepakatan Renville, 1 Desember 1948. Setelah itu, 19 Desember 1948,  tentara Belanda menyerbu Yogyakarta, ibu kota RIS. Pada aksi -- yang kemudian dikenal sebagai Agresi Belanda Kedua -- itu, Bung Karno dan Bung Hatta ditahan.

Pertempuran antara Indonesia dan Belanda berlangsung sengit. Belanda kewalahan menghadapi gerilyawan Indonesia yang "muncul dan hilang" di wilayah Yogyakarta.

Masyarakat Internasional menekan Belanda dan Indonesia agar menghentikan peperangan dan melakukan perundingan. United Commission for Indonesia (UNCI) menggiring kedua negara ke meja perundingan, 14 April 1949 di hotel Des Indes, Harmoni, Jakarta (now, mall Duta Merlin) .

Delegasi Indonesia dipimpin Mohamad Roem dan delegasi Belanda dipimpin Herman van Roijen. Setelah melalui perundingan panjang,  pada 7 Mei 1949 dicapai persetujuan. Persetujuan itu dikenal sebagai "Roem-Royen Statements" atau Perundingan Roem-Royen (PRR).

Hasil PRR, antara lain -- memerintahkan "pengikut RI yang bersenjata" untuk menghentikan perang gerilya. Jakarta dan Amsterdam bekerja sama dalam mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan. Kedua negara turut serta dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag  untuk mempercepat "penyerahan" kedaulatan  kepada Negara Indonesia Serikat tanpa syarat. 

PRR juga meminta Belanda menyetujui kembalinya pemerintah RI ke Yogyakarta. Lalu menjamin penghentian gerakan-gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politik, dan menyetujui adanya RI sebagai bagian dari Negara Indonesia Serikat.

Dengan demikian  PRR merupakan platform untuk Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda. Konferensi Meja Bundar (Nederlands-Indonesische rondetafelconferentie) berlangsung  23 Agustus hingga 2 November 1949.  

Pesertanya: Delegasi Republik Indonesia dipimpin Bung Hatta; delegasi Belanda dipimpin Henricus van Maarseveen,  dan UNCI sebagai mediator dipimpin Thomas Kingston Critchley (wartawan Australia). Di samping itu, KMB juga dihadiri   Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO).  BFO hadir mewakili berbagai negara "boneka" Belanda di kepulauan Indonesia. Mereka bagian dari RIS. 

Hasil KMB: Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Pengakuan kedaulatan itu ditandatangani oleh Ratu Juliana, Perdana Menteri Dr. Willem Drees, Menteri Seberang Lautan Mr. AM . J.A Sassen, dan Mohamad Hatta. 

Pada waktu yang sama di Jakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Wakil Tertinggi Mahkota AH.J. Lovink menandatangani naskah pengakuan kedaulatan. Pengakuan kedaulatan RI oleh Belanda menjadikan Indonesia berubah bentuk negaranya. Dari negara serikat menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS).

Selesai? Belum! Dengan bentuk RIS, konflik internal terus membuncah. Antek-antek Belanda pun  masih terus berusaha memecah-belah RIS. Tapi di sisi lain, keinginan untuk menyatukan "negara-negara bagian" itu menjadi NKRI,  kuat sekali. Terutama di Parlemen. 

Muhamad Natsir, pimpinan Partai Masyumi, mencium gelagat tersebut. Natsir pun melontarkan "Mosi Integaral"  dalam sidang Parlemen, 3 April 1950. Mosi Integral Natsir pun mendapat dukungan luas. Parlemen pun menyetujuinya. Sejak itu, Indonesia kembali menjadi NKRI.

Saking senangnya, Bung Hatta menyatakan, Mosi Integral Natsir adalah deklarasi kedua kemerdekaan RI. Bung Karno pun senang sekali dengan keberhasilan Mosi Integral Natsir tersebut.  

Ketika Kabinet berganti, Bung Karno ditanya: "Siapa calon perdana pertama setelah RIS menjadi NKRI?".

"Muhammad Natsir," tegas Bung Karno mantap, sambil melirik ulama asal Sumbar tersebut. (*)

Penulis adalah Sekjen DPR RI