BUMN Khusus Migas Harus Segera Diputuskan

BUMN Khusus Migas Harus Segera Diputuskan
Kilang minyak

JAKARTA, SENAYANPOST.com - Sesuai amanah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), BUMN khusus sebagai pengganti SKK Migas harus segera diputuskan melalui revisi UU Migas.

"SKK Migas merupakan lembaga sementara, yang harus diubah melalui revisi UU Migas. Sudah lebih delapan tahun, revisi UU Migas belum juga diselesaikan hingga sekarang," kata pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi, di Jakarta, Rabu (9/9/2020).

BUMN khusus itu, tambahnya, sebaiknya merupakan penggabungan antara SKK Migas dan BPH Migas yang bergerak di sektor hulu dan hilir secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Selain itu, fungsi utama BUMN khusus adalah sebagai kuasa tambang yang berhubungan secara antarbisnis dengan investor di hulu dan hilir.

"BUMN khusus berwenang sebagai regulator dan pengawasan implementasi regulasi, tetapi bukan sebagai operator," katanya

Kemudian, fungsi BUMN khusus adalah menyiapkan lahan dan investasi migas untuk ditawarkan kepada investor, melakukan lelang, dan mewakili pemerintah untuk tanda tangan kontrak-kontrak dengan investor di hulu dan hilir. Dengan demikian, pembentukan BUMN khusus penting untuk dilakukan. (Jo)