Metropolitan

Budayawan Betawi Ridwan Saidi Desak Anies Robohkan Tenda PKL Jatibaru

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Ridwan Saidi, tokoh sekaligus budayawan Betawi mendesak Gubernur DKI Anies Baswedan menjalankan masukan Ombudsman terkait penataan pedagang kaki lima di Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang.

Dari Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) kepada Pemprov DKI, jalan tersebut harus bersih dari PKL dalam waktu 60 hari sejak laporan diserahkan.

“Dia (Anies) tak punya pilihan lain kecuali menaati hukum. Ada waktu sampai minggu ke-3 Mei untuk merobohkan tenda PKL di Jatibaru,” ujar Ridwan di Jakarta, Senin (2/4/2018).

Sebagai gantinya, Ridwan mengusulkan kepada Anies agar menggelar semacam ‘pasar tiban’ di kantor wali kota dan kecamatan-kecamatan di Jakarta pada Jumat sore, Sabtu, dan Minggu, serta hari libur nasional.

Dalam hitungan dia, jika itu dilakukan, ada kesempatan PKL di Jakarta berdagang di ‘pasar tiban’ 12 hari dalam satu bulan. Belum lagi jika ada libur nasional.

“Begitulah kemampuan negara untuk membantu orang miskin dan pengamen di Jakarta,” ucapnya.

Ia menyatakan, waktu sampai pekan ke-3 Mei sangat cukup bagi Pemprov merobohkan tenda PKL di Jatibaru. Sambil merobohkan tenda-tenda itu, halaman Balai Kota dan kecamatan-kecamatan di Jakarta bisa disiapkan untuk menampung PKL dan pengamen.

Ridwan mengaku sudah memberikan saran itu kepada Anies, sehari setelah dinyatakan memenangi Pilgub DKI 2017. Namun entah mengapa hingga kini, Pemprov DKI tak menjalankan sarannya tersebut.

Dia kaget ketika kemudian pada bulan pertama dilantik sebagai Gubernur DKI, Anies justru menutup Jalan Jatibaru Raya untuk menampung PKL. Padahal PKL yang ada di Jakarta ini sekitar satu juta dan hanya 500 di antaranya berjualan di Jatibaru. Jadi menutup Jalan Jatibaru bukan solusi mengatasi PKL di Jakarta.

Laporan Ombudsman diserahkan kepada Pemprov DKI pada Senin, 26 Maret 2018. Dalam laporannya, Ombudsman menilai penempatan PKL di Jalan Jatibaru sebagai maladministrasi dan menyalahi peraturan perundang-undangan.

Pemprov DKI diberi waktu 60 hari untuk membereskan Jalan Jatibaru Raya. Dalam 30 hari awal sejak LAHP diserahkan, Pemprov DKI harus melaporkan perkembangan transisi kondisi di kawasan itu.

Apabila pemerintahan Anies tak menindaklanjuti laporan akhir Ombudsman, sifat LAHP akan ditingkatkan menjadi rekomendasi. Sesuai dengan Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman, rekomendasi itu wajib dilaksanakan. Jika tak dilaksanakan, bisa dikenai sanksi administrasi.

Pada Pasal 351 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga disebutkan kepala daerah yang tak melaksanakan rekomendasi Ombudsman bisa di-nonjob-kan. (MU)

KOMENTAR
Tags
Show More

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Close