Ekonomi

BPJS Kesehatan Terima Rp4,9 Triliun, Ludes dalam Dua Hari

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengatakan, pihaknya telah mempergunakan seluruh dana kucuran Kementerian Keuangan senilai Rp4,9 triliun untuk menutupi defisit. Bantuan dari Kemenkeu ini sudah habis dua hari setelah uang cair.

Dana tersebut cair pada 24 September 2018 lalu. Namun, uang itu sudah digunakan seluruhnya dua hari kemudian, yakni pada 26 September 2018.

Fahmi mengatakan pengurangan defisit dalam waktu cepat itu sudah sesuai dengan keputusan yang berlaku. Terlebih, seluruh kucuran uang pemerintah itu digunakan untuk membayar klaim fasilitas kesehatan yang gagal bayar.

“Saat ini sedang kami proses beberapa tagihan-tagihan baru,” kata Fahmi di Gedung DPR, Senin (29/10/2018).

Menurutnya, sebagian besar bantuan pemerintah dialirkan ke wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) dengan nilai Rp1,03 triliun, atau 21,02 persen. Dua wilayah lain dengan jumlah perbaikan defisit paling besar adalah Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan nilai masing-masing Rp968,5 miliar dan Rp656,57 triliun.

Setelah mencairkan bantuan pemerintah, BPKP direncanakan akan memeriksa kembali kondisi terkini mengenai arus kas Dana Jaminan Sosial Kesehatan (DJSK). Hasil pemeriksaan BPKP itu akan menjadi dasar Kemenkeu untuk menyelesaikan defisit BPJS Kesehatan sepanjang tahun ini.

Selain itu, BPJS Kesehatan juga telah bekerja sama dengan bank dan lembaga keuangan untuk memberi pembiayaan kepada fasilitas kesehatan, atau biasa disebut supply chain financing. Tujuannya, agar penerimaan pembayaran klaim pelayanan kesehatan bisa dipercepat melalui pengambilalihan bukti pembayaran (invoice) sebelum jatuh temponya tiba.

“Ini sudah ada 13 perbankan dan dua multifinance yang sudah bekerja sama dengan kami,” sebutnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengonfirmasi bahwa uang tersebut sudah cair berdasarkan kajian BPKP, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

Setelah itu, ia bilang Menteri Keuangan Sri Mulyani indrawati sudah meminta BPKP untuk melakukan lagi kinerja arus kas BPJS Kesehatan dan prognosanya hingga akhir tahun dan tahun depan. Permintaan ini secara informal sudah disampaikan Sri Mulyani pekan lalu.

“BPKP bisa lakukan hasil review selambatnya tanggal 5 November 2018,” ujar dia.

Pencairan anggaran sebesar Rp4,9 triliun untuk membantu BPJS Kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2018. Anggaran tersebut merupakan bagian dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) yang masuk dalam pos belanja lain-lain dengan pagu mencapai Rp67,2 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018. (MU)

KOMENTAR
Tag
Show More
Back to top button
Close
Close